Perwakilan PBB Dipanggil Kemlu RI, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Indonesia. Ini terkait teguran lembaga internasional itu dan kekhawatirannya soal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru.

Hal ini ditegaskan Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah dalam konferensi pers, Senin (12/12/2022). Ini, ujarnya, merupakan adab yang berlaku dalam interaksi perwakilan asing ataupun PBB di suatu negara untuk membahas berbagai isu.

"Terkait mengenai pernyataan perwakilan PBB di Indonesia, sudah dipanggil pagi hari ini oleh Kemlu," katanya. "Kami memanggil karena ini merupakan salah satu tata hubungan dalam diplomasi."

Pilihan Redaksi Soal Pasal Seks UU KUHP, AS-Australia & PBB Beri Warning RI UU KUHP Picu Travel Warning Australia, Sandiaga Buka Suara Roket AS Ngamuk, Barak Militer Rusia Hancur Lebur Terang-Terangan NATO Sebut Potensi Perang Rusia vs NATO

Ia pun meminta perwakilan asing untuk tidak menggunakan media massa sebagai alat menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi. Termasuk, tidak  terburu-buru mengeluarkan pendapat apalagi jika sesuatu permasalahan belum jelas. 

"Jadi kita tidak menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan satu hal yang belum diverifikasi," tambahnya.

"Dengan demikian ada baiknya sangatlah patut bagi perwakilan asing, termasuk PBB, untuk tidak secara terburu-buru mengeluarkan pendapat atau statement sebelum mendapatkan suatu informasi yang lebih jelas," jelasnya.

Sebagai informasi, PBB memberi pernyataan soal KUHP baru RI pekan lalu. PBB merasa ada beberapa hal dalam aturan baru itu yang tak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Badan itu menyatakan bahwa pihaknya menemukan KUHP yang direvisi tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia (HAM). Bahkan, dirasa diskriminatif.

"KUHP yang direvisi yang tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan HAM. Termasuk hak atas kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi serta hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi," tulis lembaga internasional itu dikutip dari situs resminya dilihat CNBC Indonesia.

PBB khawatir beberapa pasal dalam KUHP yang direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan HAM. Selain itu, beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers.

"Orang lain akan mendiskriminasi atau memiliki dampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan minoritas seksual dan akan berisiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak privasi, dan memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender," tambah lembaga itu.

"Ketentuan lain berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka."

Dengan adanya KUHP ini, pakar HAM PBB juga telah mengirimkan surat kepada Pemerintah RI. Ini untuk memastikan hukum dalam negeri diselaraskan dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia dan komitmennya terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Alert! PBB Tegur Keras RI soal KUHP