UU KUHP Picu Travel Warning Australia, Sandiaga Buka Suara

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia

11 December 2022 16:00

Foto: Kerahasiaan data-data wisatawan adalah hak privat, kami pastlkan itu. Ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno, dalam Program Profit CNBC Indonesia TV. (Tangkapan Layar CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Diketok DPR RI, Undang-Undang KUHP ternyata menjadi sorotan dunia. Tak terkecuali pemerintah Australian yang segera memberi peringatan kepada masyarakatnya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Dilansir dari detik.com, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah berkomunikasi dengan Duta Besar Australia terkait dengan Travel Warning.

"Berkaitan dengan travel warning kami komunikasikan dengan ibu Dubes Australia dan bahasanya sudah diperbaiki bahwa ini perkembangan baru dan akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan," kata Sandiaga, dikutip Minggu (11/12/2022).

Baca:

Perputaran Uang G20 Bali Kemarin Ternyata Sampai Rp 7 Triliun

Sandiaga mengaku, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi situasi tersebut untuk saat ini. Hal ini dilakukan agar kekhawatiran dari wisatawan maupun dari pemangku kepentingan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga kekhawatiran baik investor, wisatawan, bisa terklarifikasi dan tersolusikan," ujarnya.

Sandiaga menjamin, kegiatan wisata sampai dengan kegiatan investasi di sektor parekraf akan terus dilindungi.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia telah memperbaharui saran perjalanannya menjadi "berhati-hati". Ini merupakan imbas dari UU KUHP baru, aturan baru yang melarang seks di luar nikah untuk penduduk lokal dan pelancong.

Baca:

Ada 'Awan Gelap' Ekonomi 2023, Begini Bocoran Bisnis Wisata

"Parlemen Indonesia telah meloloskan revisi hukum pidana, yang mencakup hukuman untuk kohabitasi dan seks di luar nikah," kata pembaruan yang di-posting di situs web Smart Traveler, dikutip News.com.au.

"Wisatawan berhati-hatilah, karena jika tidak, kita dapat melihat beberapa situasi yang sangat tidak menguntungkan di mana kita hrus memberikan bantuan konsuler kepada orang-orang yang tanpa sadar atau tidak sengaja melakukan hal yang salah," tulis pengumuman tersebut.

Adapun sebagai informasi, lebih dari 1 juta orang Australi yang mengunjungi Indonesia setiap tahunnya. Dengan Bali yang menjadi tujuan terbanyak.