Sempat Heboh Awal Tahun, Apa Kabar Rencana BLU Batu Bara?

News - pgr, CNBC Indonesia
25 November 2022 15:55
Pekerja melakukan bongkar muat batu bara di Terminal Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/2/2021). Pemerintah telah mengeluarkan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun salah satunya Peraturan Pemerintah yang diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.  (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Foto: Bongkar Muat Batu Bara di Terminal Tanjung Priok. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pada awal tahun ini mewacanakan akan membentuk badan layanan umum (BLU) sebagai pemungut iuran ke perusahaan batu bara di dalam negeri. Namun, sampai menjelang akhir tahun ini, pelaksanaan pembentukan BLU batu bara belum juga terlaksana.

Sejatinya, pembentukan BLU batu bara direncanakan sebagai solusi jangka panjang pemenuhan batu bara di dalam negeri. Dengan BLU Batu bara, PT PLN (Persero) akan membeli batu bara kepada perusahaan batu batu bara dengan harga pasar.

Namun, perusahaan batu bara itu akan dikenakan iuran berupa pembayaran untuk menutup selisih batu bara yang saat ini ditetapkan untuk domestik mencapai US$ 70 per ton.

Lalu apa kabar rencana pembentukan BLU batu bara?

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menyebutkan bahwa, pihaknya sudah tidak ada lagi pertemuan dalam pembahasan pembentukan BLU batu bara bersama dengan pemerintah.

"Terakhir April atau Mei lalu, setelah bulan itu sampai saat ini belum diajak atau dilibatkan pemerintah, Kita harapkan pemerintah memanggil pengusaha yang diwakilkan oleh APBI untuk bisa membahas skema yang paling tepat ," ungkap Hendra kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (25/11/2022).

Sejatinya, kata Hendra, pihaknya mendukung langkah pemerintah membentuk BLU batu bara. Dengan adanya lembaga pemungut iuran itu, sektor komoditas batu bara dan kelistrikan di tanah air akan mendapatkan jaminan keadilan dan kesetaraan.

"Saya harap adil untuk semua perusahaan bukan perusahaan yang itu-itu saja, yang selama ini membantu pasokan ke PLN. Ini kita sharing the pain and sharing the gain, semoga konsep gotong royong ini bisa terwujud dengan BLU batu bara," ungkap dia.

Selagi BLU batu bara masih menjadi pembahasan pemerintah. Ia juga meminta agar pemerintah me-review ulang harga patokan batu bara untuk kebutuhan DMO yang saat ini dipatok US$ 70 per ton.

Bagi Hendra, harga batu bara riil di pasar dengan harga patokan US$ 70 per ton disparitasnya terlalu tinggi. "Kita paham perspektif pemerintah. Sebelum BLU berlaku memang formula harga HBA saat ini perlu ditinjau kembali, sehingga harga bisa mendekati harga riil," tandas Hendra.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Kemenperin Minta Industri Semen Masuk Daftar BLU Batu Bara


(pgr/pgr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading