KTT G20 Bali Sepakat Hapus BBM, Indonesia Kudu Piye?

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

Selasa, 22/11/2022 16:00 WIB

Foto: Ilustrasi BBM (Ilham Restu/CNBC Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komitmen negara-negara G20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan di Bali, 15-16 November 2022, membuahkan sebuah deklarasi yang dinamai G20 Bali Leaders' Declaration. Deklarasi tersebut salah satunya berisi tentang penghapusan subsidi energi fosil.

Negara-negara G20 berkomitmen untuk meningkatkan usaha untuk memangkas subsidi bahan bakar fosil yang mendorong konsumsi yang boros. Hal itu sesuai dengan komitmen yang telah dicetuskan sejak deklarasi di Pittsburgh, Amerika Serikat, pada 2009 lalu.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus direncanakan dan dilakukan secara bertahap. Hal itu tidak semata-mata dilakukan pengakhiran subsidi BBM secara langsung.

"Pengakhiran subsidi BBM memang tidak bisa langsung tapi harus direncanakan dan dilakukan secara bertahap sehingga bisa mengurangi dampak sosial dan ekonomi, khususnya bagi orang miskin," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/11/2022).

Tahapan yang dimaksud, lanjut Fabby, adalah pemerintah perlu mereformasi subsidi BBM dan LPG yang saat ini masih salah sasaran. Menurutnya, pemerintah harus membenahi agar subsidi yang saat ini masih berjalan bisa lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang tidak mampu.

Selain itu, Fabby menjelaskan, rencana penghapusan subsidi BBM tidak hanya disampaikan pada KTT G20 saja. Melainkan hal yang sama juga sudah pernah diperbincangkan di COP-26 Glasgow dan rekomendasi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Adapun rencana pemangkasan subsidi BBM juga pernah disampaikan pada G7 tahun 2016 dan menetapkan target untuk mengakhiri subsidi bahan bakar fosil pada tahun 2025.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai rencana penghapusan subsidi energi fosil akan disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing negara. Seperti diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor Bahan Bakar Minyak serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama ini masih cukup besar.

"Kan berdasarkan kondisi masing-masing dan bertahap ya to, gitu dong," ungkap Arifin saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan rencana penghapusan subsidi energi fosil paling tidak harus dilakukan secara matang dan mempunyai peta jalan atau roadmap yang jelas.

Selain itu, pembahasan mengenai rencana penghapusan subsidi energi fosil setidaknya melibatkan lintas kementerian, sehingga tidak berdampak pada masyarakat yang selama ini membutuhkan.

"Gak mungkin secara sekaligus secara overnight gitu, kita paling tidak menyusun roadmap-nya. Ini kan baru kemarin disepakatinya, tinggal yang kita lakukan elaborasinya untuk dijalankan, biasanya kita bikin peta jalannya dan itu kan gak sekadar satu kementerian," kata Rida.

Perlu diketahui, seolah bertolak belakang dari isi deklarasi tersebut, Indonesia termasuk salah satu negara dengan subsidi energi fosil, utamanya BBM dan listrik paling "bengkak". Bahkan, tahun 2022 ini saja, subsidi dan kompensasi energi, baik BBM dan listrik, diperkirakan bisa mencapai Rp 502,4 triliun.

Perkiraan besaran subsidi dan kompensasi energi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 tentang Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah perkiraan subsidi hingga akhir 2022 ini melonjak dari perkiraan awal di APBN 2022 sebesar Rp 152,5 triliun.

Adapun jumlah subsidi dan kompensasi Rp 502,4 triliun tersebut terdiri dari subsidi Rp 208,9 triliun, di mana subsidi BBM dan LPG Rp 149,4 triliun dan subsidi listrik Rp 59,6 triliun. Lalu, kompensasi hingga akhir 2022 diperkirakan mencapai Rp 293,5 triliun, di mana kompensasi BBM diperkirakan mencapai Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41 triliun.