Kata Ekonom Soal Jokowi-Sri Mulyani Tebarkan Ketakutan Resesi

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu ancaman resesi bergulir sejak beberapa bulan ke belakang. Mulai dari lembaga internasional hingga pimpinan negara mengutarakan bahwa resesi yang mengancam dunia ini nyata dan bisa menjatuhkan banyak negara.

Pemerintah Indonesia juga tak ketinggalan menyampaikan isu tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sederet pejabat lainnya berulang kali mengingatkan publik.

Baca: Duo Mantan Menkeu Ramal Nasib RI Tahun Depan

Hal ini ternyata mengusik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya pernyataan soal ekonomi dunia itu kerap kali menakut-nakuti masyarakat. Apa benar?

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menyatakan, kesalahan pemerintah akan informasi yang disampaikan adalah soal keseimbangan. Ancaman resesi betul harus disampaikan tapi harus diimbangi dengan solusi atau rencana kebijakan ke depan.

"Pola komunikasi pemerintah jangan hanya menyebarkan fear mongering atau ketakutan. Karena mulai tidak berimbang antara komunikasi soal resesi ekonomi yang sering disebutkan pemerintah dengan solusi kebijakan yang ditawarkan," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (1/11/2022)

Apalagi, menurut Bhima pemerintah cenderung berbeda ketika menyikapi resesi 2023 dibandingkan dengan resesi akibat pandemi covid-19 pada 2020 silam. Hal ini turut memberikan kebingungan terhadap masyarakat.

"Kondisinya agak aneh pada awal pandemi covid-19 2020 pemerintah terkesan denial dan menyepelekan dampak pandemi ke ekonomi. Tapi pada saat peringatan resesi global 2023 pemerintah seolah semangat sekali bicara ancaman resesi. Itu kan aneh," papar Bhima.

Baca: Cerita JK Telpon Sri Mulyani: Jangan Bikin Takut Orang!

Bhima mencontohkan beberapa kebijakan yang seharusnya disusun pemerintah. Antara lain relaksasi tarif PPN menjadi 7-8%, perluasan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja, tambahan bantuan sosial akibat ancaman krisis energi dan pangan, diskon tarif listrik serta perpanjangan restrukturisasi pinjaman khusus UMKM.

"Sekarang yang masyarakat butuhkan adalah paket kebijakan bukan sekedar fear mongering soal resesi. Kalau pemerintah meyakini ancaman resesi itu nyata harusnya sudah keluar paket kebijakan," pungkasnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Ada kesalahan penyampaikan informasi oleh pemerintah.

"Menurut saya memang agak mengherankan sedikit, mestinya kalau pejabat pemerintah atau kepala negara memberikan lebih bukan menakuti-nakuti, warning, atau catatan akan ancaman, namun memberikan optimisme setelah itu," ujarnya kepada CNBC Indonesia.

"Dan bukan hanya memberikan warning, tapi memberikan apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah," imbuhnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hot News! Dampak Resesi Ri Hingga Rusia Kirim Rudal Ke Ukrain