Bertemu Menteri G20, Bahlil Curhat Hilirisasi & Kredit Karbon

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyuarakan perlunya investasi berkelanjutan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata. Bahlil juga menyoroti masih adanya ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dan maju.

Hal itu disampaikan saat pembukaan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (22/9/2022).

Menurut Bahlil, berbagai tantangan menghadang upaya mewujudkan investasi berkelanjutan. Salah satunya, terkait kontribusi investasi terhadap hilirisasi.

Baca: RI Kalah di WTO, Bahlil Siap Keluarkan Aturan Baru Nikel

"Penting saya tegaskan bahwa negara berkembang wajib diberikan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak seperti yang telah dilakukan dahulu oleh negara-negara maju, kata Bahlil yang juga co-chairman TIIMM G20 dalam keterangan tertulis.

"Melalui hilirisasi, negara-negara berkembang dapat memajukan industrinya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara maju," tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, investasi yang berkelanjutan juga harus ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat.

Baca: Bahlil Pede Bisa Raup Investasi Rp1.400 Triliun, Ini Sebabnya

"Kolaborasi antara investor besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal perlu didorong. Untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi yang inklusif," katanya.

Harus Adil

Investasi, kata Bahlil, juga harus adil.

Menurut Bahlil, saat ini masih terjadi ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dengan negara maju di bidang energi hijau. Termasuk di dalamnya harga kredit karbon.

"Saat ini masih terjadi ketimpangan. Hanya seperlima saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Selain itu, ke depan perlu adanya kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan berimbang antara negara maju dan berkembang," tukas Bahlil.

Baca: 'Kiamat' Batu Bara RI di Depan Mata, Sudah Dapat Restu Jokowi

Dia meminta pemikiran yang dihasilkan dalam pertemuan G20 diadopsi sebagai referensi kebijakan, dalam penyusunan dan impelmentasi strategi untuk menarik investasi yang berkelanjutan.

"Singkatnya, G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari; khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok-kelompok miskin dan rentan," pungkasnya.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil: Ada Negara yang Ogah RI Jadi Negara Maju