RI Kalah di WTO, Bahlil Siap Keluarkan Aturan Baru Nikel

News - Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
09 September 2022 13:05
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Dokumentasi CNBC Indonesia TV) Foto: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Dokumentasi CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bakal menyiapkan aturan baru terkait komoditas bijih nikel bila nantinya Pemerintah Indonesia kalah dalam gugatan sengketa dagang bijih nikel yang diajukan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Seperti diketahui, sejak akhir 2019 Uni Eropa menolak kebijakan Pemerintah Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Uni Eropa pun lantas membawa masalah ini ke penyelesaian sengketa dagang WTO.

Menurut Bahlil, jika Uni Eropa menang dalam gugatan tersebut, Pemerintah Indonesia akan membuat aturan baru yang nantinya membuat negara-negara Eropa berpikir ulang untuk mengimpor bijih nikel asal RI. Salah satu opsinya yaitu dengan menaikkan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.

Di samping itu, menurutnya kemenangan Uni Eropa juga tidak akan berpengaruh besar kepada rencana pemerintah dalam menggenjot industri baterai dan kendaraan listrik nasional.

"Contoh, katakanlah kalau ekspor kita naikkan pajak yang tinggi, emang mereka mau bikin apa? Negara kita gak boleh diatur-atur oleh negara lain. Kita harus berdaulat, kita harus konsisten untuk program hilirisasi harus dijalankan," kata dia saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (8/9/2022).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan akan kalah atas gugatan di WTO tersebut, namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri.

"Kelihatannya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi. Jadi kenapa takut? kalah tidak apa-apa syukur bisa menang," terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (7/9/2022).

Seperti yang diketahui, Pemerintah Indonesia sudah menyetop ekspor nikel mentah atau bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Melalui penyetopan ekspor nikel, kata Jokowi, lompatan pendapatan negara bisa naik menjadi 19 kali lipat.

"Di tahun 2021 ketika kita hilirisasi nikel, kita dapat US$ 20,9 miliar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Ini kalau mulai tarik lagi setop tembaga, timah dan nikel," ungkap Jokowi.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

RI Kalah di WTO? Tenang, Masih Ada Harapan Buat Banding!


(wia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading