Harga BBM Naik, Jokowi Tebar Bansos Sampai Solar Nelayan

Teti Purwanti, CNBC Indonesia
17 September 2022 17:55
Sejumlah nelayan rajungan menyiapkan jaring yang akan digunakan untuk mencari hasil laut di Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu (12/6/2019). Sebagaian besar nelayan masih berada di kampung halaman masing-masing untuk merayakan Lebaran. 

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan dini terhadap adanya gelombang tinggi. Status Waspada (tinggi gelombang 1,25 - 2,5 meter) diperkirakan terjadi di Laut Jawa. Sementara untuk status Berbahaya (2,5 - 4 meter) dan Sangat Berbahaya (4 - 6 meter) diperkirakan terjadi di sebagian perairan timur dan selatan Indonesia. Peringatan tersebut berlaku mulai 12 Juni sampai 15 Juni 2019.

Meskipun ada peringatan dari BMKG, nelayan di Kaliadem tetap melaut. Untuk mengisi waktu luang pada siang hari, para nelayan menyiapkan jaring, membersihkan perahu, dan memilah hasil laut. Dalam sehari, para nelayan bisa mendapatkan 10 - 20 kilogram hasil laut yang terdiri dari ikan, kerang, dan rajungan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Aktivitas Nelayan Muara Angke (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan jenis Pertamax. Usai keputuan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun maraton mencairkan bantuan-bantuan sosial yang diharapkan bisa menopang ekonomi masyarakat kelompok ekonomi rentan. 

Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 12,4 triliun, yang akan disalurkan kepada 20,65 juta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM).

Setidaknya BLT sudah disalurkan kepada 12.701.985 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 482 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (16/9/2022) mengatakan PT Pos Indonesia melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM dalam minggu ini.

Selain itu, Jokowi juga menggelar program bantuan subsidi upah (BSU). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu kepada 4,1 juta pekerja berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan pada minggu ini.

Dan, Kemenaker tengah menunggu data calon penerima BSU tahap 2 dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pekerja dengan upah di atas Rp3,5 juta pun bisa menerima BSU, meski ada syaratnya. 

Selain BLT, untuk menyikapi kenaikan BBM, untuk meningkatkan taraf hidup nelayan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meluncurkan program Solar untuk koperasi (Solusi) nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (17/9/2022).

Erick menyebut kesejahteraan nelayan harus menjadi bagian penting dari program pemerintah.

"Salah satunya dengan program Solusi nelayan yang pada hari ini memberikan akses harga BBM (Solar) yang selama ini didapat nelayan mungkin Rp 7.000 hingga Rp 10.000 per liter, hari ini kita pastikan harganya Rp 6.800 per liter," ujar Erick.

Dalam program ini, lanjut Erick, Pertamina menyalurkan langsung Solar bersubsidi ke SPBU Nelayan di bawah Koperasi Mino Saroyo yang beranggotakan 8.500 nelayan.

Program inisiatif Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para nelayan di tengah kebijakan pengalihan subsidi BBM.

Erick menyebut program Solusi dapat memperbaiki akses nelayan terhadap Solar sehingga subsidi Solar lebih tepat sasaran dan langsung dialokasikan kepada nelayan. Erick dan Teten juga memastikan koperasi jadi ujung tombak agar solar subsidi benar-benar tepat sasaran.

"Dengan koperasi itu berarti ada nama, alamat, dan sistem digital, jadi kalau ada yang bawa jeriken tidak masalah karena ada barcode, datanya kelihatan," ucap mantan Presiden Inter Milan tersebut

Program Solusi tak sekadar mendistribusikan solar subsidi, melainkan juga membenahi model bisnis perikanan rakyat dengan melibatkan koperasi sebagai agregator dan penjamin pertama bagi nelayan. 

"Dari Pak Teten nanti koperasinya diberikan pembiayaan (modal kerja), kami dari BRI juga mendorong pembiayaan untuk nelayan, lalu ibu-ibu nelayan juga tidak ditinggalkan, ada PNM Mekar juga yang akan hadir," sambung Erick.

BUMN, lanjut Erick, juga berupaya membuka akses pasar di dalam dan luar negeri, serta melibatkan pihak swasta sebagai off taker atau pembeli hasil produksi para nelayan. Erick berharap program Solusi Nelayan ini dapat menjadi gebrakan dalam menjawab permasalahan nelayan.

"Bukan sekedar menyentuh masalah di permukaan namun juga membenahi ekosistem bisnis sebagai wujud solusi jangka panjang. Apapun masalahnya, kita hadapi, kita atasi. Karena pikiran yang produktif bisa mengantarkan kita pada solusi konkret demi Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia," lanjut Erick.

Tak lupa, Erick juga mengapresiasi kolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM serta dukungan Pertamina dalam program Solusi nelayan.

Selain Cilacap, ucap Erick, terdapat enam lokasi percontohan program Solusi Nelayan di Lhoknga, Aceh; Deli Serdang, Sumatera Utara; Indramayu, Jawa Barat; Pekalongan, Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan dijalankan selama tiga bulan ke depan

"Cilacap ini pilot project, kalau ini berjalan baik akan dikembangkan di tujuh lokasi dan diperluas ke seluruh Indonesia," kata Erick menambahkan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini program Solusi menjadi jawaban atas sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi para nelayan. Teten menyebut 60 persen biaya produksi nelayan selama ini untuk BBM.

Subsidi Solar, ujanrya, akan berdampak besar bagi kesejahteraan nelayan. 

"Kami dengan Pak Erick juga memikirkan jadi pembiayaan, pengolahan, hingga offtaker apakah dari dalam negeri atau luar negeri sehingga nelayan punya keuntungan yang maksimal," kata Teten.


(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ingat Ya, Pekerja Sektor Ini Nggak Dapat Subsidi Upah Jokowi

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular