Subsidi BBM Rp502 T Gak Bantu Orang Miskin, Nih Buktinya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran subsidi Energi dan kompensasi tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502,4 triliun lebih. Besarnya anggaran inilah yang banyak disorot karena dianggap bisa lebih bermanfaat jika disalurkan ke sektor yang lebih membutuhkan.

Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan sejumlah lembaga rating secara khusus beberapa kali menyoroti besarnya subsidi energi tersebut. Terlebih, realisasi subsidi energi terus membengkak.

Subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun ini, jauh di atas perkiraan awal yakni Rp 152,3 triliun. Anggaran tersebut juga dua kali lipat lebih besar dari anggaran kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp 255,4 triliun dan lebih besar dibandingkan anggaran infrastruktur Rp 365,8 triliun.

Bank Dunia dalam laporannya Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery Juni 2022 mengingatkan kue subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga Indonesia disarankan untuk mencari alternatif penyaluran subsidi.

Tanpa kenaikan harga, Bank Dunia memperkirakan subsidi energi akan meningkat dari 0,8% menjadi 1,1% dari PDB pada 2021-2022. Kompensasi subsidi listrik dan BBM akan meningkat dari 0,7% dari PDB menjadi 1,5% dari PDB. Namun, Bank Dunia memperkirakan 42-73% subsidi solar dan 29% subsidi LPG dinikmati masyarakat kalangan menengah dan atas.

Jika subsidi tersebut dihapus maka anggaran yang bisa diselamatkan bisa mencapai 1% dari Produk Domestik bruto (PDB).

"Subsidi energi dapat membantu menahan lonjakan harga dalam jangka pendek, adanya reformasi subsidi juga tetap diperlukan. Adanya rencana exit (exit plan) yang mendorong perubahan dari pemberian manfaat secara umum menjadi dukungan yang lebih terarah untuk masyarakat yang miskin dan rentan adalah hal yang penting," tulis Bank Dunia.

Jika subsidi diarahkan kepada kelompok tersebut maka hanya akan memakan anggaran 0,5% dari PDB. Artinya, ada anggaran sebesar 0,6% dari PDB yang bisa diselamatkan.

Bank Dunia memberikan sejumlah alternatif reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran seperti hanya menyalurkan subsidi solar bagi angkutan umum, nelayan kecil, dan petani miskin.

Cara lain adalah dengan hanya memberikan subsidi LPG 3 Kg kepada rumah tangga yang tidak mampu, hingga menetapkan kenaikan tarif listrik secara bertahap.