Tak Cuma Bantu Orang Miskin, Nih Alasan Listrik 450VA Dihapus

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati untuk menghapus penggunaan daya listrik 450 Volt Ampere (VA). Dengan demikian, rumah tangga dengan daya listrik 450 VA akan dialihkan ke daya listrik 900 VA.

Kesepakatan tersebut diungkapkan oleh Banggar DPR saat melakukan rapat panja asumsi RAPBN bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (13/9/2022).

Baca: Daya Listrik 450 VA Dihapus, Subsidinya Ikutan Dicabut?

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan, salah satu alasan penghapusan daya listrik 450 VA karena baru sebagian masyarakat miskin yang masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Jumlah pelanggan listrik 450 VA sebanyak 9,55 juta pelanggan yang masuk DTKS, sementara yang tidak masuk DTKS jumlahnya 14,75 juta pelanggan," jelas Said saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (13/9/2022).

Said bilang, yang masuk DTKS tersebut otomatis akan terekam di dalam data Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penerima bantuan sosial, sementara data yang belum masuk di dalam DTKS punya dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, secara faktual miskin, tapi belum masuk pendataan penerima bansos dari Kemensos. Kemungkinan kedua, yakni telah terjadi peningkatan ekonomi namun masih menggunakan voltase 450 VA. "Untuk itu kita berharap Kemensos dan PLN akan melakukan pemutakhiran data pelanggan listrik 450 VA," ujarnya.

Baca: Listrik Orang Miskin 900 VA Bakal Dialihkan ke 1.200 VA

Terhadap pelanggan listrik 450 VA yang telah mengalami peningkatan ekonomi, kata Said didorong secepatnya untuk meningkatkan daya listriknya ke 900 VA, bahkan 1.300 VA secara bertahap menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi mereka.

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan daya listrik 450 VA tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta dinaikan daya-nya ke 900 VA," jelas Said.

Namun, bagi masyarakat miskin, Banggar berharap mereka bisa melakukan migrasi daya listriknya dari 450 VA ke 900 VA, disertai dengan penilaian PLN.

"Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan, sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," kata Said lagi.

Kendati demikian, Said bilang, meskipun masyarakat miskin yang dilakukan migrasi dari 450 VA ke 900 VA tetap akan ditambah subsidinya. "Subsidi memang akan membengkak, tapi pada saat yang sama PLN punya kewajiban terhadap oversupply 6 Giga dalam skema take or pay," ujarnya.

Migrasi daya listrik masyarakat miskin dari 450 VA ke 900 VA ini kata Said akan dilakukan secara bertahap. Sehingga tidak akan langsung diterapkan pada 2023.

"Dilakukan secara bertahap, tidak bisa serta merta dan perlu sosialisasi yang intensif," ujarnya.

Baca: Eksklusif! Pertamina Geothermal Bakal IPO Oktober

Seperti yang diketahui, bahwa pelanggan listrik 450 dan 900 VA merupakan masyarakat miskin. Adapun pelanggan dan penggunaan listrik dengan daya tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Niat pemerintah dan Banggar DPR menghilangkan penggunaan listrik 450 itu ditujukan untuk menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami over supply.

PLN Mengalami Over Supply Listrik 6 Giga Watt

Alasan lain Banggar menyepakati untuk menghapus daya listrik 450 VA, dan dipindahkan menjadi 900 VA adalah untuk menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini mengalami over supply.

Said bilang, prioritas Banggar saat ini bukan semata pada peningkatan kapasitas 450 VA ke 900 VA, tapi yang terpenting PLN melakukan akselerasi pembangunan jaringan ke sentra-sentra industri yang saat ini masih menggunakan solar.

"Kalau ini dilakukan maka subsidi solar akan berkurang, karena faktanya 95% solar bersubsidi dinikmati dunia usaha," jelas Said kepada CNBC Indonesia.

Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF), BBM subsidi jenis Solar 89% dinikmati dunia usaha dan 11% dinikmati oleh rumah tangga. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 93% dinikmati rumah tangga mampu. Hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin, yakni petani dan nelayan.

Selain itu, Banggar mencatat, PLN mengalami over supply listrik sebanyak 6 Gigawatt (GW) saat ini. Selain itu, pada tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan over suplai sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.

Belum lagi, pemerintah sedang menggemborkan produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan. Said mencatat, apabila listrik dari EBT itu masuk pada 2030, kemungkinan over suplai listrik yang dihadapi PLN bisa semakin membengkak menjadi 41 GW.

Baca: Catat! 4 BUMN akan IPO, Nilai Emisi Bisa Belasan Triliun

Hitung-hitungan yang diterima Banggar, nilai setiap 1 GW listrik adalah Rp 3 triliun. Sehingga akan ada Rp 123 triliun yang terbuang sia-sia dan tidak terpakai dari PLN.

"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang top take or pay, harus bayar Rp 3 triliun. Maka menurut hemat saya kenapa kita tidak ambil keputusan dalam sisi kebijakan, yang pertama ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA," jelas Said dalam rapat kerja dengan pemerintah, Senin (12/9/2022).

Penggunaan listrik masyarakat dengan daya 450 VA, dinilai Said sudah ketinggalan zaman lagi. Kelak, dalam peningkatan daya 450 VA ke 900, serta dari 900 VA ke 1.200 VA membuat listrik PLN tidak terbuang sia-sia. "PLN hanya perlu mengotak-atik perubahan meteran saja, sehingga tidak perlu biaya," ujar Said.

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Said Abdullah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Capai Target 5,3%