Biang Kerok yang Bikin Jokowi Malu, Imigrasi Kena Semprot!
Foto: Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebulan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering 'mengamuk' dan menegur bawahannya. Setelah perihal pengadaan barang, kini Jokowi meluapkan amarahnya soal imigrasi.
Amukan Jokowi terungkap saat kepala negara memimpin rapat terbatas bersama jajarannya secara tertutup di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Sebagai catatan, rapat dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan jajarannya.
Presiden menegur otoritas imigrasi terkait dengan pelayanan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang dinilai lelet dan menyulitkan pendatang, baik turis dan investor.
Presiden menyebut bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi, termasuk bagi kalangan dunia usaha, sehingga dia mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani.
"Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," tegas Jokowi dalam rapat terbatas, seperti dikutip, Selasa (13/9/2022).
"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani."
Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menjadi lebih memudahkan dan melayani.
Ternyata, keluhan Jokowi ditanggapi oleh pengusaha yang kerap melihat masalah ini terjadi di lapangan.
Masalahnya ada pada celah-celah akan terjadinya potensi pungli. Padahal, pengusaha utamanya dari luar negeri mengutamakan kepraktisan.
"Beres online aja. Sebelum berangkat seperti Singapore, nggak susah ko. Pengusaha yang ke Indonesia mencari nyaman dan praktis, bukan suruh antre, zaman now," kata Chairman Committee Association Industry Oil & Gas Kadin Indonesia, Achmad Widjaja kepada CNBC Indonesia, Senin (12/9/22).
"Pemerintah kita sekarang banyak nggak tegas dalam kebijakan banyak pasal kompromi, sehingga membuka celah sendiri," tambahnya.
Potensi terjadinya antre seharusnya bisa diminimalisir dengan sistem digital yang jelas, sehingga potensi terjadinya kontak dengan petugas atau manusia menjadi minim.
Kalaupun terjadi pungli, maka pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi terhadap petugas di lapangan.
[Gambas:Video CNBC]
Gaya 'Jadul' Imigrasi Berbuntut Panjang, Jokowi Murka & Malu!
(haa/haa)
