Gaya 'Jadul' Imigrasi Berbuntut Panjang, Jokowi Murka & Malu!

News - cha, CNBC Indonesia
12 September 2022 10:19
Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden) Foto: Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 9 September 2022. (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Gaya lama pelayanan imigrasi di Indonesia berbuntut panjang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dan malu dengan pelayanan imigrasi yang tak kunjung berubah dan tidak ramah terhadap investor.

Amarah Jokowi terungkap saat kepala negara memimpin rapat terbatas bersama jajarannya secara tertutup di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Awalnya, Jokowi mengeluh banyaknya keluhan dari para investor mengenai sulitnya para investor mengurus visa di imigrasi. Jokowi ingin imigrasi diubah, bukan hanya sekedar mengatur dan mengontrol, melainkan juga memudahkan masyarakat.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat KITAS izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan," kata Jokowi, dikutip Senin (12/9/2022).

"Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya, auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar mengerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah. Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu, sudah malu juga," kata Jokowi.

Jokowi memandang, pemberian visa atau Kitas kepada para investor harus dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Jokowi lantas mencontohkan sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi WNA.

"Mestinya, kalau saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly untuk tegas dalam menangani masalah visa dan KITAS.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," tegas Jokowi.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Ini Dia Sosok Dirjen Imigrasi yang Kena 'Amuk' Jokowi


(cha/cha)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading