Jokowi Geram dengan Imigrasi, Pengusaha Ngaku Begini
Foto: Sejumlah WNA asal China di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menegur otoritas imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan layanan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Presiden menyebut bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi, termasuk bagi kalangan dunia usaha, sehingga dia mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani.
Kalangan pengusaha pun mengakui masalah ini kerap terjadi di lapangan. Masalahnya ada pada celah-celah akan terjadinya potensi pungli. Padahal, pengusaha utamanya dari luar negeri mengutamakan kepraktisan.
"Beres online aja. Sebelum berangkat seperti Singapore, nggak susah ko. Pengusaha yang ke Indonesia mencari nyaman dan praktis, bukan suruh antre, zaman now," kata Chairman Committee Association Industry Oil & Gas Kadin Indonesia, Achmad Widjaja kepada CNBC Indonesia, Senin (12/9/22).
Potensi terjadinya antre seharusnya bisa diminimalisir dengan sistem digital yang jelas, sehingga potensi terjadinya kontak dengan petugas atau manusia menjadi minim. Kalaupun terjadi pungli, maka pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi terhadap petugas di lapangan.
"Pemerintah kita sekarang banyak nggak tegas dalam kebijakan banyak pasal kompromi, sehingga membuka celah sendiri," sebut Presiden Komisaris Mitra 10 itu.
Padahal, Jokowi berpandangan seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.
"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya aura-nya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," lanjutnya.
Presiden bahkan memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.
"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Jokowi Murka, Pengusaha: di Imigrasi Banyak Jebakan!
(hoi/hoi)
