Di Depan Erick Thohir & Bahlil, DPR Teriak Batasi Pertalite!

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VI DPR meminta kepada pemerintah untuk menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi dengan segera. Hal ini supaya pemakaian kedua BBM tersebut bisa lebih tepat sasaran.

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mengatakan, bahwa sampai detik ini pemerintah belum juga melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Seperti yang diketahui, pemerintah memang berencana melakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi melalui revisi aturan itu dengan sistem melakukan registrasi di MyPertamina.

Baca: BBM Oktan Rendah Segera 'Kiamat', Termasuk Pertalite?

Namun memang, semenjak harga BBM Pertalite, Solar Subsidi dan Pertamax mengalami kenaikan pada 3 September 2022, persoalan pembatasan BBM itu tenggelam dan belum diketahui apakah akan dijalankan pada tahun ini atau tidak.

"Narasi pemerintah menaikkan harga BBM adalah bagaimana subsisidi tepat sasaran, kalau mau tepat ya dibatasi, sampai detik ini Perpres belum direvisi, ini akan menjadi perhatian, harap segera direvisi," ungkap Harris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadlia.

Harris mencatat, bahwa pada tahun ini subsidi energi akan mengalami pembengkakan yang luar biasa, di mana tahun ini diperkirakan subsidi mencapai Rp 440-an triliun. Namun pada tahun 2023 subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 336,7 triliun.

Baca: Ada yang Baru Naik, Cek Daftar Harga BBM Pertamina di SPBU

Itu artinya, kata Haris, dengan subsidi yang turun seharusnya ada kebijakan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi. Namun, turunnya subsidi tersebut jangan sampai kembali menaikkan harga BBM.

"Berarti pasti pembatasan yang akan dilakukan atau naik harga lagi? Tentunya kami sangat tidak setuju atas kenaikan harga lagi, sehingga harus segera dilaksanakan pembatasan di tahun ini," tandas dia.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos PTBA Blak-blakan Kenapa PLTU Sumsel 8 Tak Beroperasi