Pembatasan Kendaraan Pertalite Jadi Jalan, SPBU Bisa Chaos!

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi diperkirakan dapat membuat kisruh di SPBU. Apalagi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, hingga Pertamax.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter sebetulnya ditujukan agar konsumen Pertamax tidak beralih menggunakan Pertalite. Mengingat selisih harga jual kedua produk tersebut akan semakin kecil.

Namun dengan harga yang saat ini ditetapkan untuk Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 9000 per liter membuat migrasi tak bisa dihindari. Sementara jika pembatasan pembelian Pertalite dilakukan di tengah kenaikan harga, berpotensi membuat kekisruhan di setiap SPBU.

Baca: Dalam Sekejap, BBM Murah Vivo Naik Jadi Rp 10.900/Liter

"Itu pasti orang gak terima nanti petugas SPBU gak siap hadapi komplain. Udah antri panjang, misalnya ini kok ada technical error padahal saya berhak menerima. Kalau gak disiapkan khawatir di SPBU nya. Chaos-nya di SPBU kasian petugas SPBU. Udah gaji gitu disuruh tambahan kerjaan," ujar Bhima kepada CNBC Indonesia, Senin (5/9/2022).

Bhima mengatakan pembatasan idealnya dilakukan ketika harga BBM dalam kondisi rendah yakni sebelum tahun 2020, dimana harga Pertamax pada saat itu Rp 9000 per liter dan Pertalite Rp 7.650 per liter. Namun jika diterapkan saat ini, pemerintah sudah kehilangan momentum.

Di samping itu, pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan aplikasi juga dinilai akan lebih sulit, khususnya untuk memastikan siapa yang berhak menerima. Mengingat masyarakat miskin sangat sedikit sekali dalam mengoperasikan aplikasi.

Baca: Isi Pertalite Mulai Catat Nopol & Dijatah, Ini Kata Pertamina

(pgr/pgr) Next Article Kebijakan Pembatasan Pertalite Tetap Berlaku Agustus?