Inflasi RI Slowdown, Benarkah Masih Mengkhawatirkan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm), akibat penurunan harga bahan pangan, seperti cabai merah dan bawang merah, serta penurunan harga tiket pesawat.

Inflasi pangan bergejolak (volatile food) secara tahunan mengalami penurunan ke level 8,93% (yoy), dibandingkan 11,47% (yoy) pada Juli 2022.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK Agustus 2022 tercatat 4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy).

Namun, Bank Indonesia (BI) melihat tekanan inflasi IHK diprakirakan masih berlanjut, antara lain didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global.

"Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diprakirakan berisiko meningkat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan," ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Kamis (1/9/2022).

BI melihat perkembangan ini dapat mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3,0±1% dan karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan BI untuk langkah-langkah pengendaliannya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan mendorong percepatan dan efektivitas pemanfaataan anggaran ketahanan pangan. Keputusan ini dimaksud untuk memitigasi risiko inflasi yang berasal dari bahan pangan.

Pasalnya, pemerintah sendiri telah menargetkan inflasi tiap daerah harus turun ke level di bawah 5% dalam 2 bulan ke depan. Target ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Bapak Ibu Gubernur dan Walikota, tentunya angka [inflasinya] di atas nasional, diminta dapat turunkan inflasi bulan ke bulan di bawah 5% dan terima kasih ke pihak terkait," paparnya, dalam Konferensi Pers: Pengendalian Inflasi di Daerah, Kamis (1/9/2022).

Menurut Airlangga, permintaan ini sesuai dengan arahan presiden sebagai stabilitas harga dan capaian inflasi 2022. Dia mengaku pemerintah pusat telah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur, untuk memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"TPID ini terus menjaga kestabilan harga pangan, tercermin dari inflasi volatile food yang sudah mengalami deflasi sebesar 2,9pct (mtm), dan inflasi 8,93pct (yoy) pada Agustus ini," ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah masih mewaspadai adanya efek imported inflation atau inflasi dari barang impor, termasuk produk pangan impor.

Beberapa bahan pangan yang tidak diproduksi di dalam negeri menjadi tantangan. Bahan pangan tersebut, yaitu gandum, kedelai dan minyak goreng substitusi, contohnya minyak bunga matahari.

"Kalau dari inflasi volatile food bisa kita stabilkan, beberapa food yang tidak diproduksi dalam negeri, barangkali akan lebih rumit seperti wheat atau gandum, kedelai, dan juga yang terpengaruh oleh luar negeri, seperti minyak goreng," kata Sri Mulyani saat dijumpai di DPR RI, Kamis (1/9/2022).

Dinamika ini, menurutnya, harus diantisipasi. Salah satu strategi yang dikedepankan Sri Mulyani adalah produksi barang di dalam negeri harus dipastikan tetap baik.

"Kita harap bisa diproduksi secara baik dengan harga yang terjangkau dan dengan jumlah yang memadai, sehingga bisa menstabilkan harga," tegas Sri Mulyani.

Namun, tantangan inflasi di dalam negeri juga akan berasal dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jika pemerintah memutuskkan untuk menaikkan harganya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan inflasi pangan akibat kenaikan harga BBM dapat mencapai 15%. Sementara itu, inflasi utamanya (headline inflation) dapat mencapai 7-9%.

Tingginya proyeksi laju inflasi disebabkan oleh rencana kenaikan harga BBM yang digadang-gadang akan mencapai 30%, terutama untuk Pertalite.

"Dengan kenaikan BBM 10% itu menaikkan 1,2% inflasi umum," ungkapnya.