Bansos Jokowi Segera Dibagi, Cukup Redam Efek Harga BBM?
hadijah, CNBC Indonesia
02 September 2022 07:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun bagi masyarakat kelas bawah untuk meredam efek kenaikan harga energi.
Bantuan sosial (bansos) ini merupakan bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Adapun, bansos tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 Triliun.
Penyalurannya akan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama sebesar Rp 300.000 dan jumlah yang sama pada tahap kedua. Dengan demikian, dana yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat BLT adalah Rp 600.000.
Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto menuturkan jika dinilai dari kecukupan, bansos tidak akan pernah cukup. Namun, dia menilai hal yang terpenting adalah penyalurannya yang tepat sasaran.
"Basis data dari penduduk miskin itu tetap biasanya ada biasnya. Tapi sebesar-besarnya biasnya 10-15%, toh pada akhirnya 85% adalah orang yang berhak menerima manfaat itu," tegasnya.
Oleh karena itu, dia menilai tidak perlu pemerintah menunggu sampai datanya jelas.
"Bagus juga pemerintah mengambil langkahh di awal ada Rp24,1 triliun yang akan diberikan ke masyarakat yang terdampak karena daya beli, walau dibelakangnya akan ada penyesuaian harga BBM," paparnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai kurang lebih bantuan sosial sebenarnya masih cukup. Sebenarnya, menurut Faisal, yang terpenting dalam bansos adalah kecepatan penyalurannya.
"Dari sisi kecepatan ini penting karena penyaluran bansos butuh waktu sementara kalau keburu dinaikkan [harga BBM], maka akan terjadi kenaikan harga langsung pada hari itu," ujarnya kepada CNBC Indonesia.
Bahkan, ada harga barang dan jasa yang sudah naik sebelum pengumuman. Fenomena ini yang biasanya disebut expected inflation. Aspek penting lainnya adalah cakupan bansos tersebut.
"Selama ini saja penyaluran bansos adalah belum bisa mencakup seluruh orang miskin karena ada kendala data dan akses jadi artinya ada gap juga," paparnya.
Dia mencontohkan data penyaluran bansos selama ini selalu menunjukkan penyaluran di luar Jawa selalu lebih rendah dari di Pulau Jawa. Adapun, soal waktu atau durasi yang diberikan, dia memandang 4 bulan sebenarnya tidak cukup karena rambatan efek dari kenaikan harga BBM mungkin akan berlangsung cukup panjang.
Terlebih lagi jika kenaikannya mencapai 30%. Dengan kenaikan sebesar itu, inflasi utama dapat melonjak hingga 7-9%, sementara inflasi pangannya bisa menyentuh level 15%. Hal-hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam menyalurkan bansos.
(haa/haa) Next Article Bansos Ditambah, Jokowi Bakal Bagi-bagi Uang Rp 18 Triliun
Most Popular