Kenaikan Harga BBM Diulur-ulur, Hati-hati Pak Jokowi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) masih mengantung hingga saat ini. Padahal, pemerintah telah mengumumkan penyaluran tambahan dana bansos Rp24,17 triliun sebagai bantalan sosial untuk melindungi masyarakat kecil.

Masyarkat sendiri telah berekspektasi bahwa kenaikkan harga BBM akan dilakukan pada pemerintah per 1 September 2022. Oleh karena itu, antrian kendaraan yang membeli Pertalite dan Solar Subsidi mengular pada 31 Agustus 2022.

Namun, hingga tanggal yang diperkirakan, pemerintah tidak jua mengumumkan adanya kenaikan. Sumber CNBC Indonesia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil keputusan terkait dengan harga BBM secara terburu-buru.

"Presiden ingin BLT tersalurkan terlebih dahulu sebelum ada kenaikan harga BBM," kata sumber yang mengetahui hal ini.

Baca: Ditanya Soal Kenaikan Harga BBM, Menteri ESDM: Sabar..Sabar!

Menurutnya, pemerintah baru akan mengeksekusi kenaikan harga BBM setelah sebagian dana bansos sudah tersalurkan.

Anggota Komisi XI fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan keputusan kenaikan harga BBM ada ditangan Presiden Jokowi. Namun, dia melihat
pasar dan pelaku usaha sebenarnya sudah menghitung kenaikan harga.

"Jangan sampai para pelaku usaha kemudian sudah menghitung untuk usaha, tapi kemudian tidak ada kejelasan yang jelas dari pemerintah," tegasnya.

"Dunia usaha sangat rasional dan sudah menghitung-hitung, dalam pikirannya sudah bisa dikendalikan, pembatasan. Wong ekonomi lagi pick up dan mulai bergerak," tambahnya.

Baca: Selalu Panas Jelang BBM Naik, Era Soeharto Makan Korban Jiwa

Dia berharap pemerintah tidak mengantungkan kebijakan ini terlalu lama.

Sementara itu, pengusaha menilai kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Juan Permata Adoe mengungkapkan keputusan kenaikan harga BBM bukan lagi menjadi beban pemerintah.

"BBM harus naik, nggak bisa. Tetap harus ikut naik, pelan-pelan ikutin. Tapi harus cerdas. Ada yang bilang nggak usah naikin, terjadi keributan, protes, demo buruh, nggak ada hubungannya," kata Juan kepada CNBC Indonesia, Kamis (1/9/2022).

"Udah disediain Pertalite yang harganya lebih murah, biosolar yang lebih murah. Tinggal orang milih. Tapi kan orang mau pindah kenyamanan itu susah," tambahnya.

Baca: Awas! Duet Pertalite-Rupiah Bisa Bikin Pelaku Usaha Tekor

Sementara itu, kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah dalam dua hari berturut-turut, 31 Agustus dan 1 September 2022.

Equity & Fixed Income Analyst KGI Sekuritas, Rovandi memandang tekanan regional market, sentimen kenaikan harga BBM subsidi hingga tidak adanya sentimen positif menjadi penekan IHSG saat ini. Diproyeksi IHSG masih akan side ways sepanjang pekan ini.

Dia menilai pelemahan IHSG hanya akan terjadi selama minggu ini. Ke depannya, investor akan terbiasa karena rencana kenaikan harga BBM subsidi ini tidak direspons dengan perlawanan dari oposisi.

"Hal ini sudah banyak terjadi, yang lebih diantisipasi kenaikan suku bunga baik the Fed ataupun BI," ujarnya dalam Power Lunch, CNBCIndonesia (Rabu, 31/08/2022).

Baca: Cek Daftar Negara dengan BBM Termurah & Termahal, Ada RI?

Rencana kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar sebenarnya telah menimbulkan panic buying. Terbukti, banyak masyarakat berbondong-bondong membeli BBM Pertalite di SPBU sejak Rabu malam (31/08/2022). Terlihat antrian panjang, bahkan sampai ke jalan raya, di setiap jalur Pertalite di SPBU Pertamina.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendesak agar pemerintah dapat tegas dalam mengambil sebuah kebijakan. Pasalnya, dengan terkatung-katungnya rencana kenaikan harga BBM yang tak kunjung diputuskan, telah menyebabkan terjadinya "panic buying" di kalangan masyarakat.

"Pemerintah harus ada ketegasan segera putuskan. Jangan semua menteri bicara, nah ini yang menyebabkan 'panic buying' di level masyarakat," kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Kamis (01/09/2022).

Baca: Horee! Ojol Kebagian Bansos BBM, Silakan Tagih ke Anies Cs

Menurut Bhima, seharusnya tidak semua menteri ikut berkomentar perihal rencana kenaikan harga BBM. Hal itu guna meredam gonjang-ganjing kenaikan harga BBM di kalangan masyarakat.

"Cukup satu aja, yang paling relevan Menteri ESDM yang bicara atau di Menteri Keuangan, di luar itu gak boleh. Ini Menteri Investasi bicara, Menko Marves bicara," katanya.

Banyak pejabat yang berkomentar juga berisiko menimbulkan masalah kebocoran penyelewengan BBM bersubsidi yang dapat semakin tinggi.

"Bisa dimanfaatkan bisnis penimbunan, nah ini jadi masalah bocornya ke sana, bukan ketidaktepat-sasaran malah bocor ke penimbunan spekulan yang memanfaatkan situasi. Nah, ini berat ke Pertamina dan akhirnya berat juga ke APBN karena pokok kebijakan nya gak clear," katanya.

(haa/haa) Next Article Jokowi: Harga Pertalite yang Benar Rp 17.100 Per Liter