Antisipasi Kenaikan Pertalite Dengan Bansos 24 T, Apa Cukup?

Untuk jenis bantuan langsung tunai di peruntukan bagi 20,65 juta penerima. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Artinya, jika di peruntukan bagi penduduk miskin ada sekitar 5,51 juta orang yang luput dari subsidi.

Sementara untuk jenis bantuan subsidi upah (BSU), akan disalurkan dengan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu bagi para pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Jika tak ada aral melintang, bantuan ini akan dicairkan pada awal bulan depan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan petunjuk teknis tentang penyaluran subsidi gaji yang rencananya akan diberikan kepada 16 juta orang pekerja dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 9,6 triliun.

Kemudian, dana yang totalnya Rp 2,17 triliun akan disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan. Jumlah sektor transportasi ini tidaklah sedikit. Skema pembiayaan dengan angka ini perlu diperhatikan lebih lanjut sehingga dampak lanjutan dari kenaikan BBM perlu diantisipasi.

Bank Dunia memperkirakan subsidi energi akan meningkat dari 0,8% menjadi 1,1% dari PDB pada 2021-2022. Kompensasi subsidi listrik dan BBM akan meningkat dari 0,7% dari PDB menjadi 1,5% dari PDB.

Baca: Harga Pertalite Dipastikan Naik, Rupiah Malah Libas Dolar AS!

Sayangnya, Bank Dunia memperkirakan 42-73% subsidi solar dan 29% subsidi Elpiji dinikmati masyarakat kalangan menengah dan atas. Jika subsidi tersebut dihapus maka anggaran yang bisa diselamatkan bisa mencapai 1% dari Produk Domestik bruto (PDB).

"Subsidi diganti ke kelompok sasaran seperti masyarakat miskin, rentan, dan yang berpotensi masuk ke kelas menengah," tulis Bank Dunia.

Jika subsidi diarahkan kepada kelompok tersebut maka hanya akan memakan anggaran 0,5% dari PDB. Artinya, ada anggaran sebesar 0,6% dari PDB yang bisa diselamatkan.

Selain itu pemerintah juga perlu fokus pada masyarakat rentan miskin yaitu mereka yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah.

Bansos yang digelontorkan pemerintah cukup untuk meredam dampak kenaikan harga BBM di putaran pertama (1st round) dan putaran kedua (2nd round), dimana efeknya ditandai dengan kenaikan harga transportasi dan ongkos produksi manufaktur.

Dari bansos yang segera digulirkan pemerintah, baik Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), masa berlakunya mencapai empat bulan. Jika harga BBM dinaikkan, anggaran untuk subsidi energi memang akan mengurangi beban masyarakat miskin. Namun 'kue' subsidi ini hanya bersifat sementara.

Adapun, risiko dampak putaran ketiga (3rd round), yang mencakup kenaikan harga barang dan jasa terkait upah pekerja, dari kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi dinilai baru akan terasa pada tahun depan. Efeknya pun tidak signifikan karena dibarengi dengan kenaikan daya beli masyarakat dari pertumbuhan upah efek dari subsidi yang diberikan pemerintah.

Namun, yang menjadi PR bagi pemerintah adalah bagaimana subsidi yang diberikan bisa merata dan 4 bulan pasca digelontorkannya bansos, perlu di siapkan strategi lain untuk membantu dan menjaga stabilitas ekonomi.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(aum/aum)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All