Antisipasi Kenaikan Pertalite Dengan Bansos 24 T, Apa Cukup?
Aulia Mutiara Hatia Putri, CNBC Indonesia
30 August 2022 16:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Isu kenaikan harga BBM kian nyata pasca belakangan ini banyak 'kode keras' yang diberikan pemerintah. Mulai dari menaikkan suku bunga, penundaan tarif ojol, hingga baru-baru ini pemerintah mengumumkan akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) yang totalnya mencapai Rp 24,17 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai bantalan dari dana pengalihan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Diketahui saat ini,pemerintah tengah mengkaji opsi pengendalian subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menaikkan harga, terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.
Sementara dari informasi yang diterima oleh CNBC Indonesia, kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi ini akan diumumkan pada 31 Agustus ini, dan harga baru kedua BBM tersebut akan berlaku pada 1 September 2022 ini.
Sejalan aktivitas ekonomi yang makin pulih dan mobilitas yang meningkat, kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Jika harga BBM & LPG tidak naik atau subsidi tidak dikurangi nilainya mencapai Rp 698 triliun, atau kurang Rp 195,6 triliun dari perkiraan awal.
Mencermati perkembangan terkini, Sri Mulyani mengungkapkan harga minyak mentah masih terus naik akan mencapai US$105/barel pada akhir tahun, lebih tinggi dari asumsi makro pada Perpres 98/2022, yaitu US$100/barel.
Sementara, total subsidi dan kompensasi berdasarkan Perpres 98/2022 nilainya mencapai Rp 502,4 triliun. Nilai ini naik tiga kali lipat lebih dari subsidi dan kompensasi berdasarkan APBN 2022 awal yang hanya sebesar Rp 152,5 triliun.
Jenis Bahan Bakar | Harga Seharusnya/ Liter | Harga Jual Ecer/Liter | Selisih Harga | Subsidi |
Solar | Rp 13.950 | Rp 5.150 | Rp 8.800 | 63,1% |
Pertalite | Rp 14.450 | Rp 7.650 | Rp 6.800 | 47,1% |
Pertamax | Rp 17.300 | Rp 12.500 | Rp 4.800 | 27,7% |
LPG 3kg | Rp 18.500 | Rp 4.250 | Rp 14.250 | 77% |
Sumber : Kementerian Keuangan
Oleh karena itu, perhitungan bengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite harus diperhitungkan dan bisa memberikan penjelasan yang komplit mengenai evaluasi dan perubahan yang terjadi dari sisi APBN.
Dengan rencana kenaikkan harga BBM, pemerintah telah membuat skenario mengenai pengalihan subsidi BBM. Dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan bansos untuk meningkatkan daya beli dan meringankan beban masyarakat.
Ada 3 jenis bantuan sosial (bansos) yang diberikan. Pertama adalah bantuan langsung tuna (BLT) untuk 20,65 juta keluarga sebesar Rp 600.000. Kedua, bantuan sosial upah untuk 16 juta pekerja sebesar Rp 600.000. Ketiga adalah subsidi transportasi angkutan umum melalui pemerintah daerah (pemda).
Namun pertanyaannya, apakah subsidi dengan total Rp 24,17 triliun ini cukup?
Untuk jenis bantuan langsung tunai di peruntukan bagi 20,65 juta penerima. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Artinya, jika di peruntukan bagi penduduk miskin ada sekitar 5,51 juta orang yang luput dari subsidi.
Sementara untuk jenis bantuan subsidi upah (BSU), akan disalurkan dengan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu bagi para pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Jika tak ada aral melintang, bantuan ini akan dicairkan pada awal bulan depan.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan petunjuk teknis tentang penyaluran subsidi gaji yang rencananya akan diberikan kepada 16 juta orang pekerja dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 9,6 triliun.
Kemudian, dana yang totalnya Rp 2,17 triliun akan disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan. Jumlah sektor transportasi ini tidaklah sedikit. Skema pembiayaan dengan angka ini perlu diperhatikan lebih lanjut sehingga dampak lanjutan dari kenaikan BBM perlu diantisipasi.
Bank Dunia memperkirakan subsidi energi akan meningkat dari 0,8% menjadi 1,1% dari PDB pada 2021-2022. Kompensasi subsidi listrik dan BBM akan meningkat dari 0,7% dari PDB menjadi 1,5% dari PDB.
Sayangnya, Bank Dunia memperkirakan 42-73% subsidi solar dan 29% subsidi Elpiji dinikmati masyarakat kalangan menengah dan atas. Jika subsidi tersebut dihapus maka anggaran yang bisa diselamatkan bisa mencapai 1% dari Produk Domestik bruto (PDB).
"Subsidi diganti ke kelompok sasaran seperti masyarakat miskin, rentan, dan yang berpotensi masuk ke kelas menengah," tulis Bank Dunia.
Jika subsidi diarahkan kepada kelompok tersebut maka hanya akan memakan anggaran 0,5% dari PDB. Artinya, ada anggaran sebesar 0,6% dari PDB yang bisa diselamatkan.
Selain itu pemerintah juga perlu fokus pada masyarakat rentan miskin yaitu mereka yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah.
Bansos yang digelontorkan pemerintah cukup untuk meredam dampak kenaikan harga BBM di putaran pertama (1st round) dan putaran kedua (2nd round), dimana efeknya ditandai dengan kenaikan harga transportasi dan ongkos produksi manufaktur.
Dari bansos yang segera digulirkan pemerintah, baik Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), masa berlakunya mencapai empat bulan. Jika harga BBM dinaikkan, anggaran untuk subsidi energi memang akan mengurangi beban masyarakat miskin. Namun 'kue' subsidi ini hanya bersifat sementara.
Adapun, risiko dampak putaran ketiga (3rd round), yang mencakup kenaikan harga barang dan jasa terkait upah pekerja, dari kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi dinilai baru akan terasa pada tahun depan. Efeknya pun tidak signifikan karena dibarengi dengan kenaikan daya beli masyarakat dari pertumbuhan upah efek dari subsidi yang diberikan pemerintah.
Namun, yang menjadi PR bagi pemerintah adalah bagaimana subsidi yang diberikan bisa merata dan 4 bulan pasca digelontorkannya bansos, perlu di siapkan strategi lain untuk membantu dan menjaga stabilitas ekonomi.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aum/aum)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bukti Baru Harga BBM Naik: Jokowi Sudah Sebar BLT di Papua!
Most Popular