Oh Ini Biang Kerok Proyek Terowongan MRT Bengkak Jadi Rp 26 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan angkat bicara mengenai pembengkakan biaya yang terjadi pada proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase II Utara - Selatan menjadi Rp 26 triliun dari Rp 22,5 triliun. Hal ini disebabkan rumitnya progres konstruksi.

MRT Jakarta Fase II Utara Selatan merupakan kereta bawah tanah yang membentang 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat.

"Kan itu loan ya, di daerah utara itu memang setelah diselidiki ada hal-hal obstacle yang membuat harga lebih naik, karena bangunan tua, air tanah tinggi," kata Budi Karya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (24/8/2022).

Pihaknya bersama Jakarta International Cooperation Agency (JICA) selaku Badan Kerja Sama Internasional Jepang yang ikut membiayai proyek ini.

"Saya sudah meminta kepada tim kami dan JICA mengevaluasi angkanya, angka dari konstruksi ini nggak boleh terlalu tinggi," kata Budi Karya.

Menhub juga berharap proyek ini tidak membutuhkan pinjaman tambahan. Upayanya terus meminimalisir pembengkakan yang terjadi.

"Kita usahakan nggak (tambahan loan), kita akan balikkan lagi dengan ruang loan yang ada," katanya.

Pada kesempatan yang terpisah, Pada Rapat yang dilakukan di Kantor Presiden, Rabu (24/8/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek MRT Jakarta terjadi kenaikan biaya proyek mencapai 18%.

"Tadi dilaporkan bahwa ada kenaikan project cost dari Rp 22,5 triliun jadi Rp 26 triliun," kata Airlangga.

Menurut dia, hal tersebut terjadi kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan yang tidak stabil.

"Dan ini masuk di dalam Kota Tua sehingga tentunya perlu lebih berhati-hati secara struktur," kata Airlangga.

Ia mengatakan, rentang MRT Jakarta North-South fase II mencapai 12,3 kilometer dan seluruhnya bawah tanah. Ini berbeda dengan proyek sebelumnya di mana rentang MRT Jakarta North-South fase I mencapai 15,7 kilometer di mana 5,7 kilometer bawah tanah dan sisanya di atas tanah.

"Kemudian arahan Presiden, tentu untuk melihat titik akhir dari pada proyek ini. Karena titik akhirnya yang direncanakan sekarang di Ancol Barat itu ada beberapa masalah lahan, sehingga diminta dipertimbangkan katakanlah dicarikan alternatif lain di Ancol atau Marina," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, dia mengatakan, permasalahan lahan akan dituntaskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.