Jokowi Sering Ngamuk Sampai Bilang Bodoh, Apa Hasilnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kekesalannya terhadap instansi pemerintah yang lebih banyak membelanjakan alokasi anggarannya untuk produk impor ketimbang produk lokal yang bisa memberikan manfaat lebih bagi perekonomian.

Jokowi bahkan tak segan mengeluarkan kata 'bodoh' setelah mengetahui fakta masih ada belanja pemerintah yang digunakan untuk belanja barang impor. Pada tahun ini, Jokowi sudah tiga kali mengeluarkan kata bodoh menyikapi kinerja sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Terbaru, Jokowi kembali kedapatan meluapkan kejengkelannya. Kali ini Jokowi mengaku tak habis pikir lantaran hasil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) batu bara maupun sawit justru digunakan untuk membeli barang-barang impor.

Baca: Jokowi Sentil Impor Gandum, RI Terbanyak Beli dari Negara Ini

"Bodoh banget kita ini kalau kita terus-terus seperti itu," kata Jokowi.

Harus diakui, kejengkelan Jokowi dilontarkan tepat di depan jajaran pemerintah, baik itu pusat, daerah, kepala lembaga negara, kepala daerah, bahkan hingga para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas, apakah dari kemarahan tersebut sudah ada yang berubah?

Baca: Diam-diam Jokowi Bertemu Puluhan Pengusaha AS! Bahas Apa?

Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Adapun target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 400 triliun.

Adapun penggunaan produk dalam negeri sudah bersifat wajib sejalan dengan terbitnya Undang-Undang (UU) 3/2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah (PP) 29/2018, serta Peraturan Presiden (Perpres) 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan catatan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada pertengahan Juni, pemerintah memang sampai saat ini masih cukup 'doyan' belanja barang-barang impor karena tidak ada produk lokal pengganti.

Baca: Raja Eswatini Tiba-tiba Datangi Jokowi Saat Liburan, Ada Apa?

Pada petengahan Juni lalu, realisasi belanja produk dalam negeri pemerintah baru mencapai Rp 180,7 triliun atau 45,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 400 triliun. Selama periode tersebut, masih ada sekitar 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah strategis untuk meminimalisir penggunaan belanja produk impor.

Salah satunya, dengan melakukan pembekuan produk impor di e-katalog, selama ada produk substitusi dalam negeri. Namun, ia mengakui bahwa memang tidak bisa begitu saja produk impor dilarang, misalnya seperti belanja pertahanan.

"Untuk barang-barang yang memang tidak ada di dalam negeri misalnya terkait alat pertahanan tertentu yang tidak bisa dibuat memang dibolehkan beli di luar," katanya dalam keterangan resmi.

Baca: Ganjar: Ekonomi RI Sakit

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Jengkel CCTV Impor: Dipikir Kita Bukan Negara Maju?