Dana Rp193 T Anies Cs 'Ngendon' di Bank, Ini Biang Keroknya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaksanaan belanja daerah kerap kali membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Di tengah pemulihan ekonomi, dana itu seharusnya bisa untuk membangkitkan ekonomi rakyat daerah yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni menjelaskan ada beberapa sebab yang membuat serapan belanja daerah Anies Baswedan beserta hampir semua Gubernur di Indonesia selalu seret.

"Belanja daerah di awal memang agak lambat, kemudian semakin cepat di akhir (tahun) nanti sih bagus. Ini antara lain karena keterlambatan lelang. Lelangnya terlambat, kalau lelangnya terlambat tentu serapannya di akhir," jelas Agus dalam Economic Update CNBC Indonesia, Senin (22/8/2022).

Baca: Hore! Anies Bebaskan PBB Rumah untuk Warga DKI Jakarta

Selain itu, kata Agus, daerah juga kerap terlambat dalam penetapan pejabat pengelola keuangan. Karena belum ada pejabat pengelola keuangan, pejabat keberadaan barang dan jasa juga belum ada, sehingga menghambat kegiatan pelaksanaan tahun anggaran daerah.

Kemudian persoalan lainnya adalah, ada beberapa penggunaan anggaran yang baru ditagihkan di akhir tahun. Sehingga, saat kegiatan-kegiatan sudah dilakukan, namun baru ditagihkan pada akhir tahun.

"Ini juga yang kadang-kadang menghambat. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan, tapi administrasinya belum. Oleh karena itu, caranya adalah mempercepat pertanggungjawabannya," jelas Agus.

Selain ketiga hal di atas, belanja daerah yang lama terserap, kata Agus lantaran masih ada pejabat pengelola keuangan daerah yang belum paham regulasinya. Hal ini biasanya disebabkan karena banyak mutasi.

"Kadangkala di daerah itu dipilih orang-orang untuk pejabat-pejabat pengelola keuangan itu orang-orang tim sukses misalnya. Oleh karena itu, perlu kemampuan khusus, perlu kemampuan yang memang bagus. Peningkatan SDM juga penting," jelas Agus.

"Itu antara lain penyebab, kenapa kemudian serapan anggaran itu di awal tidak cepat, tapi nanti di akhir (tahun) numpuk," kata Agus lagi.

Baca: Pengakuan Jokowi: Anies Cs Ada 'Duit Simpanan' Redam Inflasi

Kendati demikian, otoritas telah membuat solusi terhadap pengelolaan belanja daerah. Dalam merespons keterlambatan lelang misalnya. Saat ini pemda sudah bisa melakukan lelang dini.

"Jadi untuk tahun anggaran 2023, tahun depan itu (lelang kegiatan) bisa dimulai Juli-Agustus (2022), asalkan angkanya sudah ada, sudah bisa dilelang. Bahkan di tahun sebelumnya itu sudah boleh ditetapkan pemenang," jelas Agus.

Selain itu, para pejabat pengelola keuangan juga bisa menyiasatinya dengan tidak perlu menggunakan tahun anggaran berjalan. Sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan melampaui tahun anggaran yang sedang berjalan.

"Kalau tidak ada tahun anggaran, Desember lewat masih bisa bekerja, pergantian nanti dilakukan pada saat ada pergantian pejabat," ujarnya lagi.

Baca: Siapa Gubernur yang Punya 'Simpanan Duit' Terbanyak di Bank?

Sebelumnya, Jokowi tampak jengkel saat mengetahui besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tersimpan di bank mencapai Rp 193 triliun. Di tengah pemulihan ekonomi, dana itu seharusnya bisa untuk membangkitkan ekonomi rakyat daerah yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi.

Jokowi mendorong agar anggaran yang masih sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

"Saya cek APBD di bank, hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tau angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp 193 triliun. Sangat besar sekali," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tak Salah Sri Mulyani Kesal, Realisasi APBD Baru Segini!