
Pengakuan Jokowi: Anies Cs Ada 'Duit Simpanan' Redam Inflasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan anggaran tak terduga untuk menutup biaya transportasi dan distribusi barang pokok.
"Saya perintahkan kepada Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan dan edaran menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan menyelesaikan inflasi di daerah, untuk nutup biaya transportasi, distribusi," kata Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Kamis (18/8/2022).
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta kepada pemda yang daerahnya kekurangan untuk mencari sumber pangan yang melimpah di daerah lain.
Mencontohkan masalah beras, Jokowi mengatakan harga beras di Merauke hanya mencapai Rp6.000 per liter. "Kepada daerah sampaikan saya beras kita melimpah disini tapi gak ada yang beli harga murah Rp6.000. Saya cek ke bawah bener Rp6.000."
Sayangnya, pemda mengeluhkan biaya transportasi yang mahal untuk mengangkut beras dari wilayah timur Indonesia tersebut ke daerahnya.
"Saya sampaikan ke rapat, biaya transportasi itu harus bisa menggunakan anggaran tak terduga," tambahnya.
Menurut Jokowi, masalah inflasi ini adalah kerja lapangan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Jika semua turun, dia yakin masalah inflasi ini akan bisa diselesaikan.
Saat ini, Jokowi berpandangan masalah inflasi sebenarnya telah menjadi momok semua negara. Indonesia sendiri tergolong lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Turki yang mencapai 79%, Amerika Serikat 9,1% dan Eropa sebesar 8,9%.
Kepada pemda, Jokowi mengingatkan agar mereka tidak hanya melakukan kerja rutin. Pasalnya, pemerintah pusat mencatat belanja APBD masih mencapai 39,3%.
"Hati-hati ini baru Rp472 triliun, padahal ini penting sekali untuk perputaran uang di daerah dan ekonomi daerah," ungkapnya. Dia meminta agar pemda segera membelanjakan APDB-nya.
(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi: Peringatkan Daerah yang Belum Kontrol Inflasi
