Beda Airlangga & Luhut Soal Harga BBM, Naik Atau Nggak?

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dinilai terlalu besar untuk menanggung biaya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)khusus penugasan seperti Pertalite dan Solar Subsidi.

Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pada minggu depan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan harga BBM, khususnya jenis Pertalite.

"Minggu depan Presiden akan mengumumkan terkait apa dan bagaimana mengenai harga BBM ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita jauh lebih murah di kawasan asia ini, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ungkap Menko Luhut dalam Kuliah Umum Menko Marves di Universitas Hasanudin dikutip Sabtu (20/8/2022).

Baca: Viral Isu Pertalite Naik Jadi Rp10.000, Ini Kata Pertamina

"Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM kita jauh lebih murah di kawasan Asia ini, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," tambahnya.

Seperti diketahui pada APBN 2022 ini, subsidi untuk energi senilai Rp 502,4 triliun. Subsidi itu digunakan untuk BBM, LPG dan juga listrik.

Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah belum akan menaikkan harga BBM Pertalite dan solar subsidi pada kuartal III-2022. Menurutnya, pemerintah masih mengkaji beberapa skenario.

Baca: Perhatian! Jokowi Belum Akan Naikkan Harga Pertalite & Solar

"Masih disampaikan beberapa skenario. Tidak kuartal III-2022," tegas Airlangga, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Sabtu (20/8/2022).

Dia menambahkan pihaknya masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, dia mengatakan subsidi perorangan pun masih harus dirancang dan pemerintah tetap akan memberlakukan penggunaan aplikasi My Pertamina.

Adapun sebelumnya dalam wawancara eksklusif kepada CNBC Indonesia, Jokowi mengaku tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer, seperti menaikkan harga BBM yang masih subsidi jika kebijakan tersebut memang benar-benar dibutuhkan.

Baca: Luhut: Harga BBM Tidak Mungkin Kita Pertahankan Lagi

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan pilihan paling terakhir.

"Kalau memang APBN tidak mampu memang harus kita putuskan (kenaikan harga BBM)," kata Jokowi.

"Kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat, dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya bukan karena populer dan tidak populer. Paling penting memang jangan membebani rakyat," lanjut Jokowi.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga BBM Pertalite Bisa Turun Lagi? Begini Kata Erick Thohir