Simak! Analisa 5 Ekonom Soal RAPBN 2023 Jokowi Rp3.041 T

2. Satria Sambijantoro (Bahana Sekuritas)

Dalam catatan terkait dengan RAPBN 2023, Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro dan tim mengungkapkan defisit anggaran 2,9 persen dari PDB atau setara Rp598 triliun sangat dekat dengan ambang batas yang diizinkan secara hukum, yakni 3%.

Bahan melihat adanya beberapa risiko fiskal yang patut diperhitungkan, yakni pertumbuhan PDB di bawah ekspektasi atau pendapatan negara dari windfall harga komoditas yang bisa lebih rendah pada tahun depan.

"Faktanya, kami pikir sebagian besar asumsi makro di sini sangat optimistis dibandingkan dengan prospek suram yang dihadapi ekonomi global, yang saat ini diselimuti ketakutan stagflasi," tulis Satria dan tim.

Dari sisi anggaran, belanja modal pemerintah ditetapkan sebesar Rp392 triliun tahun depan. Artinya, anggaran infrastruktur pemerintah tidak tumbuh secara signifikan selama enam tahun terakhir.

Khusus pengembangan ibu kota baru (IKN), Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp20,8 triliun pada anggaran infrastruktur 2023, naik dari alokasi Rp5,4 triliun tahun ini.

Anggaran bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp479 triliun tahun depan. Satria menilai angka ini masih tinggi dibandingkan periode sebelum Covid-19.

Sementara itu, Satria menilai masih ada ruang fiskal yang lebih besar dari belanja kesehatan. Tahun depan, pemerintah mematok anggaran kesehatan Rp170 triliun.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa kartu kunci dari APBN di 2023 mendatang adalah subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp336.7 triliun, termasuk kompensasi untuk Pertamina dan PLN.

"Ini akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Rp502,4 triliun tahun ini [dengan asumsi harga minyak rata-rata di US$90]. Karena subsidi energi turun 33% sementara asumsi harga minyak hanya ditetapkan 10% lebih rendah," papar Satria dan tim.

Dari analisa Bahana, APBN 2023 dipastikan telah memperhitungkan setidaknya 20% kenaikan harga bahan bakar Pertalite menjadi Rp9.200-9.500 per liter.

3. Irman Faiz (Bank Danamon)

Dalam RAPBN 2023, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 2.444 triliun, naik tipis dari atas perkiraan tahun ini. Dalam catatannya, Ekonom Bank Danamon mengungkapkan pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan pajak, yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,8% secara tahunan, sejalan dengan asumsi pertumbuhan PDB sebesar 5,3%.

Di sisi lain, target PNBP turun 16,6%, seiring dengan asumsi harga komoditas yang lebih rendah.

Dari sisi pengeluaran, dia melihat pemerintah menurunkan alokasi anggarannya sebesar 4,0% menjadi Rp 3.042.

"Namun alokasi untuk belanja non-kementerian, di mana subsidi dan kompensasi berada, tetap cukup besar," ungkapnya.

Alokasi anggaran untuk subsidi meningkat menjadi Rp297 triliun atau 4,4% lebih tinggi dari perkiraan tahun ini.

Irman mencatat sekitar 71% subsidi dialokasikan untuk subsidi energi. Menurutnya, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk fleksibel dalam menjalankan perangkat fiskalnya sebagai shock absorber.

Sementara itu, penerbitan obligasi, sumber utama pembiayaan anggaran, ditargetkan sebesar Rp713 triliun atau cukup datar dibandingkan dengan outlook terakhir tahun ini sebesar Rp712 triliun.

"Dengan semua angka ini, kami percaya bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengejar pertumbuhan dan bersiap menghadapi ketidakstabilan," kata Irman.

Irman meyakini bahwa dampak pengetatan moneter global akan sepenuhnya menggigit tahun depan, yang juga akan menimbulkan risiko bagi prospek domestik.

Lebih lanjut, dia melihat risiko utama terletak pada asumsi PDB dan harga minyak

"Untuk harga minyak, kami telah melihatnya menembus US$100 per barel tahun ini dan dapat menambah beban anggaran jika asumsi tersebut tidak terwujud," tegasnya.

(mij/mij)

Pages

Next