Skandal Menghebohkan, Australia Geger 'Pemerintahan Bayangan'

Jakarta, CNBC Indonesia - Tetangga RI, Australia, tengah geger. Ini terkait tindakan mantan perdana menteri (PM) Australia, Scott Morrison, yang secara diam-diam mengangkat dirinya sendiri untuk sejumlah jabatan menteri.

Ini terjadi selama pandemi Covid-19, saat ia masih berkuasa. Ia menjadikan dirinya menteri kesehatan, keuangan dan sumber daya, tanpa memberi tahu rekan kerja, parlemen atau pemilihnya.

Dalam beberapa kasus, Morrison juga menjadikan dirinya wakil menteri. Itu juga dilakukan tanpa memberi tahu anggota kabinet bahwa dia telah ditunjuk untuk posisi itu.

Kenyataan tersebut memicu badai politik di Negeri Kanguru. Skandal itu telah membuat pemerintah Australia menjadi sorotan, terutama soal pengambilan keputusan yang tidak jelas di dalam pemerintahan.

Media lokal melaporkan bagaimana Morrison mengambil alih portofolio di kementerian sumber daya dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan proyek gas yang signifikan di lepas pantai Sydney. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah diperlukan pengamanan demokratis yang lebih ketat.

Sementara itu, PM saat ini, Anthony Albanese, menjanjikan penyelidikan cepat. Ia menyebut tindakan Morrison sebagai hal luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya serta tengah meminta nasihat hukum dari jaksa agung untuk itu.

"Ini adalah semacam kegiatan 'rendahan' yang bisa kita cemooh jika itu terjadi di negara non-demokrasi," kata Albanese.

"Scott Morrison menjalankan 'pemerintahan bayangan'," tegasnya.

Partai Morrison sendiri gagal mempertahankan kekuasaan di pemilihan Mei. Ini mengakhiri hampir satu dekade kekuasaan kelompok kanan di negara itu.

Pakar hukum konstitusi di negeri itu, Anne Twomey menggambarkan kejadian ini sebagai "sesuatu yang aneh". Ia mengatakan ini bisa menimbulkan tantangan hukum terhadap beberapa keputusan pemerintah sebelumnya.

"Kerahasiaan yang terlibat dalam hal ini benar-benar aneh. Maksud saya, Anda tahu, Anda hanya bertanya-tanya apa yang salah dengan orang-orang ini, jika mereka harus melakukan semuanya secara rahasia," katanya.

"Itu sama sekali tidak pantas. Kita hidup dalam demokrasi, yang membutuhkan transparansi."