'Dilema' Kuota Pertalite dan Solar Sekarat!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite dan Solar Subsidi sekarat. Kuotanya diprediksi habis dalam waktu dua bulan, apabila tidak ada pembatasan segera atau penambahan kuota.

Sampai pada Juli 2022, konsumsi Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL). Artinya, kuota hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL sampai akhir tahun.

Sementara konsumsi Solar Subsidi sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini atau tersisa 5,01 juta KL.

Dari sekaratnya kuota kedua jenis BBM yang dipakai sejuta umat masyarakat Indonesia ini, membuat dilema pemerintah. Pemerintah masih belum mengambil keputusan segera apakah kuota Pertalite dan Solar Subsidi ini akan segera dibatasi melalui program MyPertamina atau memberikan tambahan kuota.

Jika akan menambah kuota, otomatis nilai subsidi yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 ini akan semakin bengkak. Tahun ini pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi senilai Rp 502,4 triliun untuk sektor energi baik BBM dan LPG.

Sementara untuk rencana pembatasan, saat ini pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sedang merumuskan program baru berkenaan dengan pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar Subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Di mana, kendaraan wajib terdaftar di MyPertamina dan bakal diklasifikasikan sesuai dengan kriteria yang akan berlaku pada revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.

Hanya saja, aturan tersebut belum tuntas, sehingga belum bisa diketahui kapan kebijakan pembatasan pemakaian Pertalite dan Solar Subsidi akan diberlakukan. "Insya Allah (aturannya) terbit pekan ini," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (9/8/2022).

Menteri Arifin juga belum dapat memastikan apakan kuota Pertalite dan Solar Subsidi itu akan ditambah. Hanya saja, pemerintah, kata dia akan terus menjaga agar kebutuhan masyarakat akan BBM dapat terpenuhi.

"Angka awalnya kan 23 juta KL lalu kita perkirakan tadinya 10% jadi 25 koma berapa. Tapi kalau misalnya ada migrasi orang memakai Pertalite dari Pertamax gitu kan ini jadi mengakibatkan adanya ketidakseimbangan nah itu yang kita himbau untuk supaya masyarakat (bijak menggunakan bbm)," kata dia ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (11/8/2022).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto sebelumnya mengatakan, penambahan kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi sangat diperlukan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan konsumsi BBM di masyarakat yang telah melonjak pasca meredanya pandemi Covid-19. Komisi VII DPR RI dan Pemerintah pun telah menyepakati untuk menambah kuota Pertalite sebanyak 5 juta KL tahun ini.

"Itu kesepakatan kami di Komisi VII. Setelah menghitung berbagai hal, maka antara pemerintah dalam hal ini yang diwakili Menteri ESDM dan kami di komisi VII menetapkan bahwa terjadi kenaikan penambahan volume BBM bersubsidi sejumlah 5 juta KL di DPR," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Kamis (28/7/2022).

Sebenarnya Komisi VII dan Menteri ESDM dalam rapat kerja beberapa bulan lalu juga telah memutuskan untuk menambah kuota BBM Pertalite. Namun demikian, hal tersebut juga masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Banggar DPR RI. "Kalau hari ini misalnya Banggar tidak menaikkan, akan kita cek lagi, artinya belum putus itu, karena faktanya memang konsumsi naik," jelasnya.

Minta Segera Dibatasi

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman memprediksi, jika tidak ada pengendalian kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan habis pada Oktober - November 2022 ini. "Kemungkinan September sudah akan habis kalau tidak ada pembatasan," ujar dia kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/8/2022).

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan konsumsi Pertalite dan juga BBM Solar Subsidi. Hal ini supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami tekanan.

"Anggaran subsidi untuk minyak Pertalite, Solar itu kita akan menghadapi tekanan dari perubahan nilai tukar dan deviasi harga minyak serta volume yang meningkat. Makanya Pertamina diminta untuk mengendalikan agar APBN tidak mengalami tekanan tambahan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8/2022).

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya memastikan tidak akan ada tambahan alokasi untuk kuota BBM jenis Pertalite maupun Solar. Padahal kuota untuk kedua BBM tersebut tahun ini diperkirakan akan jebol.

"Tidak ada penambahan kuota dan Banggar memberikan kesempatan bagi Pertamina membangun sistem baik lewat MyPertamina atau dengan sidik jari karena barang subsidi adalah barang yang diperuntukkan 40% masyarakat bawah," kata Said kepada CNBC Indonesia, Jumat (8/7/2022).

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, tanpa adanya pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM, cukup sulit bagi perusahaan pelat merah tersebut menjaga pasokan yang tersisa. Irto pun mengusulkan agar aturan pembelian BBM dapat segera dijalankan. "Pengaturan BBM harus segera dilakukan," kata kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/8/2022).