PLN Minta Tambahan Batu Bara 7,7 Juta Ton, Listrik Aman?

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa stockpile batu bara di perusahaan setrum dalam beberapa belakangan ini mengalami penyusutan dan berimbas pada pasokan batu bara. Oleh sebab itu, perusahaan meminta tambahan batu bara sebesar 7,7 juta ton.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa stockpile batu bara di PLN semakin menurun. Hal tersebut seiring dengan disparitas harga batu bara di pasar internasional yang cukup tinggi.

Sementara dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik dan meningkatnya demand listrik, hal tersebut juga turut mengerek konsumsi dari batu bara itu sendiri.

"Ada peningkatan demand sebesar 4,3 terawatt hour (TWh) on top dari yang sudah diprediksi, untuk itu memang kami membutuhkan tambahan pasokan batu bara sekitar 7,7 juta metrik ton untuk mengatasi pertumbuhan demand," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Selasa (9/8/2022).

Menurut dia untuk mengatasi demand listrik, selama ini PT PLN melakukan renegosiasi dengan perusahaan listrik swasta alias Independent Power Producer (IPP) dari yang tadinya over supply PLN berhasil memundurkannya. Sehingga dapat menurunkan produksi listrik dengan IPP yang otomatis juga menurunkan take or pay PLN dan meningkatkan utilisasi pembangkit

EVP Batubara PT PLN (Persero) Sapto Aji Nugroho sebelumnya membeberkan bahwa PLN terancam defisit pasokan batu bara menyusul langkah para pemasok yang lebih memilih menahan pasokan dibandingkan menyuplainya ke PLN. Hal tersebut membuat perusahaan setrum pelat merah ini semakin sulit dalam mendapat pasokan batu bara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rapat Kerja (Raker) Arifin Tasrif bersama Komisi VII DPR RI buka-bukaan atas realisasi suplai batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Menteri ESDM Arifin Tasrif mencatat bahwa pihaknya sudah menerbitkan 123 surat penugasan kepada Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK dan PKP2B. Dari surat itu badan usaha pertambangan wajib melakukan suplai batu bara ke PLN dengan jumlah tercatat mencapai 18,89 juta ton.

"Sampai Juli realisasinya 8 juta ton. Itu dari 52 perusahaan," terang Arifin dalam Raker bersama Komisi VII DPR, Selasa (9/8/2022).

Dari realisasi suplai sampai Juli yang belum sampai 50% itu, Menteri Arifin membeberkan bahwa 71 perusahaan belum dapat melaksanakan penugasan tersebut. Lima perusahaan diantaranya karena alasan cuaca ekstrem ditambang. Lalu 12 perusahaan tidfak sesuai spesifikasi batu bara dengan PLTU milik PLN. Selanjutnya dua perusahaan belum beroperasi karena masalah lahan dan empat perusahaan kesulitan mendapatkan sewa dan moda angkutan batu bara.

Kemudian, 48 perusahaan tidak melaporkan. "Pemberian sanksi badan usaha yang tidak melaksanakan penugasan tanpa ada keterangan yang jelas, maka fitur ekspornya pada aplikasi MOMS akan diblokir," terang Menteri Arifin.

Menurut dia beberapa pemasok yang mendapat penugasan dari Dirjen Minerba sebenarnya akan berusaha untuk memasok kebutuhan batu bara ke PLN. Namun demikian, mereka meminta agar pasokan batu bara dapat dikirimkan pada triwulan ke empat, setelah Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemungut iuran batu bara terbentuk.

"Mereka minta di triwulan keempat mengapa? Mereka berharap BLU sudah mulai implementasi dia tidak menolak penugasan Minerba tetapi mengatur jadwalnya setelah BLU keluar," ujarnya dalam Diskusi Publik BLU Batubara Selasa (2/1/2022).

Saat ini stok batu bara PLN sendiri masih berada di level 19 hari operasi (HOP). Namun, jika BLU tidak segera terbit, PLN akan mengalami kesulitan dalam hal kontrak pemenuhan batu bara, sudah pasti HOP juga turut menurun.