Simak Rencana Pemerintah Cabut DMO Minyak Sawit, Pakai Syarat

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

25 July 2022 13:40

Foto: Ungkap Jurus Kemendag Dorong Kenaikan Harga Tbs Sawit Petani (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mau mencabut aturan wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/ DMO) minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO). Hanya saja, rencana itu akan terealisasi jika sudah mendapatkan komitmen dari pelaku usaha.

"Pak Menteri berangan-angan untuk mencabut DMO ini tapi harus ada komitmen dari pelaku usaha. komitmen itu ditunggu pak menteri. untuk memastikan pasokan dalam negeri seperti arahan Presiden itu ada dulu," kata Staf Khusus Menteri Perdagangan bidang Peningkatan Ekspor dan Perluasan Pasar Luar Negeri Oke Nurwan dalam Special Dialogue CNBC Indonesia, Senin (25/7/2022).

Namun dia belum bisa memastikan kapan waktu pasti untuk mencabut aturan ini. Yang jelas setelah setelah harga minyak goreng di level konsumen terjangkau dipastikan pemerintah akan mencabut aturan ini.

Baca:

Dukung DMO CPO Dicabut, Begini Usul Pengusaha Soal Migor

"Jadi kapan adalah setelah kepastian dari komitmen dari pelaku industri minyak goreng. memastikan arahan presiden yaitu prioritas rakyat sediakan harga minyak goreng terjangkau. kalau itu sudah terwujud maka tidak ada lagi DMO," katanya.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan dia mendukung rencana pemerintah untuk menggenjot ekspor dengan menghilangkan aturan DMO/DPO.

"Isu kita ini gimana melakukan percepatan ekspor, supaya antara usaha dan realita," katanya saat ditanya apakah pencabutan aturan DMO akan membentuk keseimbangan harga.

Baca:

Siap-siap Kalau Zulhas Beneran Cabut DMO CPO, Begini Jadinya

Menurut catatan Sahat saat ini ekspor minyak sawit masih short 38% di bawah rencana ekspor. Sehingga salah satu cara untuk memperlancar dengan mencabut aturan ini.

Sementara untuk harga dan penyaluran minyak goreng curah, dia mengusulkan untuk ditangani oleh Pemerintah langsung dalam hal ini melalui Bulog dan ID Food.

"Migor (minyak goreng) curah komitmen kita ketahui komitmen itu gak berjalan di depan Menteri iya, tapi di belakang kan gak jalan. makanya kita usulkan lakukan (pengelolaan) minyak goreng ini seperti Pertamina dari hulu sampai hilir. Jadi ditangani pemerintah melalui Bulog dan ID Food, kalau begitu bisa diselesaikan," katanya.