Pajak Ekspor CPO 0% Untungkan Eksportir, Petani Kecil Rugi?

News - Maesaroh, CNBC Indonesia
18 July 2022 15:50
Pekerja memuat tandan buah segar kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, Indonesia, Rabu (27/4/2022). (REUTERS/Willy Kurniawan) Foto: Pekerja memuat tandan buah segar kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, Indonesia, Rabu (27/4/2022). (REUTERS/Willy Kurniawan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membebaskan pajak pungutan ekspor atas minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya. Kebijakan tersebut dinilai akan sangat menguntungkan eksportir tetapi dikhawatirkan mengganggu program kerakyatan yang didanai dari pungutan ekspor.

Pembebasan pajak pungutan ekspor berlak hingga 15 Juli-31 Agustus 2022. Pembebasan ini berlaku terhadap seluruh produk, baik tandan buah segar (TBS), kelapa sawit, dan CPO dan palm oil serta use cooking oil. Pungutan ekspor CPO dan turunannya akan diberlakukan kembali mulai 1 September 2022.

Andrian Bagus Santoso, Industry AnalystBank Mandiri, mengatakan kebijakan pembebasan pungutan ekspor akan meringankan beban eksportir. Di sisi lain, pembebasan pungutan akan mengurangi penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).




Dalam hitungan Bank Mandiri, penerimaan BPDPKS dari pungutan ekspor CPO dan turunannya (HS 1511) pada Juni 2022 adalah sekitar Rp 5,5 - 6 triliun Rupiah.

"Artinya jika pungutan ekspor dihilangkan, pemasukan dana BPDPKS juga akan tidak ada, paling tidak selama 1,5 bulan periode implementasi kebijakan tersebut," tutur Andrian, kepada CNBC Indonesia.

Sebagai catatan, dana pungutan yang dikumpulkan BPDPKS pada 2021 mencapai lebih dari Rp 69 triliun pada 2021. Andrian menjelaskan pungutan ekspor CPO akan digunakan BPDPKS untuk mendanai sejumlah program, terutama subsidi program biodiesel.

"Untungnya, belakangan ini tren harga CPO global berada di bawah harga gasoil (diesel) global. Artinya subsidi biodiesel yang dibutuhkan akan berkurang secara signifikan," imbuh Andrian.

Andrian menambahkan pembebasan pungutan ekspor akan menguntungkan pengusaha karena margin mereka menjadi lebih tinggi.

"Penghapusan pungutan ekspor CPO tersebut tentunya mengurangi beban yang biasanya dikeluarkan oleh para eksportir dan produsen CPO," ujar Andrian.

Penghapusan pungutan juga diharapkan bisa membantu produsen di tengah meningkatnya biaya produksi, khususnya pupuk, yang sedang tinggi.

"Harapannya para produsen tersebut akan membeli TBS petani dengan harga yang lebih baik," tuturnya.
Namun, dia mengingatkan kenaikan harga TBS mungkin tidak akan terjadi secara instan dan signifikan mengingat masih banyaknya stock CPO Indonesia dan tren harga CPO global yang melemah.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, saat ini harga TBS petani masih di bawah Rp1.600.

Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada akhir April yang masih di atas Rp 3.000 per kg.


Bisa Mengganggu Program Sawit Pro-rakyat
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading