Stok CPO Abnormal, Ekspor Bebas Pajak Jadinya Sia-sia Nih?
Foto: Ilustrasi Kelapa Sawit (CNBC Indonesia/Rivi Satrianegara)
Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan pemerintah menolkan pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) direspons datar oleh pelaku usaha maupun pengamat. Pasalnya, dengan hanya pemangkasan tarif ekspor BPDPKS tersebut, takkan bisa mempercepat pengosongan tangki-tangki CPO.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, stok akhir minyak sawit nasional per Mei 2022 melonjak jadi 7,23 juta ton. Dibandingkan posisi April 2022 yang sebesar 6,10 juta ton. Padahal, biasanya stok minyak sawit
Sementara itu, harga CPO hari ini terpantau naik setelah anjlok ke posisi terendah di MYR3.500-an per akhir pekan lalu. Tradingeconomics mencatat, harga CPO hari ini (Senin, 18/7/2022) naik ke MYR3.837 di sesi perdagangan siang (12.20 WIB).
"Kita lihat lagi sore nanti. Kalau mengangkat TBS (tandan buah segar) ya (efek pungutan ekspor jadi nol). Tapi, karena kondisi stok kita saat ini sangat tinggi maka perlu juga kebijakan relaksasi untuk memperlancar ekspor," kata Sekjen GAPKI Eddy Martono kepada CNBC Indonesia, Senin (18/7/2022).
Eksportir, lanjutnya, membutuhkan kepastian izin 1-2 bulan sebelumnya untuk memudahkan negosiasi kapal.
"Dengan kondisi stok yg abnormal maka ini yang harus dikejar agar stok segera turun, pastinya dengan ekspor yang lancar. Kendala ekspor sekarang utamanya adalah masalah angkutan," ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan, hanya dengan PMK No 115/2022 tidak bisa langsung mengosongkan stok ke posisi normal. Pemerintah, imbuh dia, perlu menghentikan dulu sementara kebijakan wajib pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO).
"Paling tidak sementara dihilangkan dulu sampai stok CPO mendekati 3 sampai 4 juta ton. Kalau stok tetap tinggi akan menghambat kenaikan harga," kata Eddy.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menambahkan, penguatan harga CPO hari ini adalah anomali.
"Anomali y. Berarti China dan India benar-benar borong CPO Indonesia untuk isi stok mereka? Berita Indonesia akan masuk B35 juga ternyata sudah trending isu 3 hari ini. China dan India yang stoknya masih 40% di bawah normal, takut kehabisan CPO ya makanya langsung borong?," kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, Senin (18/7/2022).
"Levy (pungutan ekspor) nol pada saat tren harga CPO turun, bisa kontraproduktif," tambahnya.
Sebab, dia menambahkan, persoalan stok yang melimpah sekitar 8 jutaan ton saat ini, jadi masalah kritis. Dimana, TBS petani tak tertampung sementara harga CPO dalam tren turun.
"Apakah penghapusan pungutan ekspor bisa selesaikan masalah tersebut? Secara umum pungutan nol, ekspor berpotensi akan meningkat. Apalagi dengan stok domestik yang cukup besar, luar biasa. Namun dengan pasar CPO dunia yang sedang menurun, stok yang besar tersebut dan peningkatan ekspor akan membuat harga CPO dunia makin drop. Sehingga akan menekan balik harga TBS petani," jelas Tungkot.
Dia menambahkan, jika tujuan pemerintah adalah mempercepat pengosongan tangki CPO dengan ekspor, lebih efektif dengan mencabut sementara kebijakan DMO dan DPO (domestic price obligation/ harga domestik).
"DPO CPO Rp10.700 tidak dicabut, maka harga CPO domestik sulit di atas Rp10.700. Cara yg paling tepat saat ini untuk mengosongkan tangki adalah percepat B35 atau B40," kata Tungkot.
"Bahkan bisa B75 parsial untuk mesin yang stasioner seperti mesin mesin PLN dan pabrik. Intinya jangan buang stok yang besar itu ke pasar dunia yang tren harga sedang turun," kata Tungkot.
Hal senada disampaikan Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi.
Menurut Lionel, memangkas pungutan ekspor jadi nol hanya berdampak minimal karena hanya diberikan hingga Agustus.
"Lalu, harga sawit sendiri sudah dalam bearish trend turun dari MYR5.000 per ton di akhir Juni ke saat ini di MYR3.500 per ton. Kalau untuk pengosongan tangki tergantung dari kemudahan izin ekspor. Walaupun pungutannya tidak ditarik tapi izinnya tetap sulit keluar, tetap sulit bagi para pelaku usaha," kata Lionel kepada CNBC Indonesia, Senin (18/7/2022).
Lionel menambahkan, harga CPO yang naik hari ini ini terpengaruh oleh lonjakan harga minyak kedelai di pasar internasional.
"Jumat kemarin US soybean oil naik 3%-an. Korelasi kedua komoditas ini kuat," kata Lionel.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas pungutan ekspor Dana Perkebunan Kelapa Sawit jadi nol, mulai dari maksimal US$200 per ton di harga maksimal biji sawit dan turunannya hingga 31 Juli 2022 dan maksimal US$240 per 1 Agustus 2022.
Keputusan Sri Mulyani itu berlaku mulai 15 Juli 2022 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 115/PMK.05/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.
Tapi, jangan salah, tarif nol hanya berlaku sampai 31 Agustus 2022. Mulai 1 September 2022, pemerintah kembali mengenakan pungutan ekspor BPDPKS untuk biji sawit dan turunannya.
Besaran tarif per 1 September nanti tidak jauh berbeda dari rencana tarif yang seharusnya diberlakukan mulai 1 Agustus 2022 dalam PMK No 103/2022. Bedanya, beberapa tarif untuk batasan harga level tertentu, besaran di PMK 115/2022 lebih kecil.
Misalnya, untuk CPO dengan harga US$1.450-1.500 per ton, pungutan ekspornya sebesar US$220, sementara di PMK sebelumnya No 103/2022 besaran pungutan mencapai US$235.
[Gambas:Video CNBC]
Harga Migor Curah Ogah Turun, Pak Jokowi Boleh Coba Jurus ini
(dce/dce)
