Luhut dan Sri Mulyani Ngobrol Bahas Sawit, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memiliki permintaan khusus kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Permintaan tersebut adalah agar adanya penurunan biaya terkait dengan tarif pungutan ekspor.

"Tadi malam saya bicara sama Menteri Keuangan soal tarif pungutan ekspor, mungkin kita bawa sampai ke bawah sehingga orang dikasih insentif untuk ekspor," kata Luhut Kamis, 7 Juli 2022.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan melalui PMK No 23 Tahun 2022 telah memberlakukan kenaikan pungutan ekspor. Pemerintah juga memberlakukan tarif progresif jika harga di atas US$1.000/ton dari sebelumnya yang berlaku flat.

PMK tersebut menaikkan batas atas harga CPO dari sebelumnya di atas US$ 1.000 menjadi di atas US$1.500 per ton. Dengan aturan baru, tarif maksimal pungutan ekspor CPO dan produk turunannya kini menjadi US$ 375 per ton dari sebelumnya US$ 355 per ton.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pungutan ekspor akan naik sebesar US$ 20 per ton setiap kenaikan harga CPO sebesar US$ 50 per ton. Sementara itu, untuk produk turunan CPO seperti destilat asam lemak minyak sawit, kenaikan tarif pungutan ekspor menjadi sebesar US$ 16 per ton setiap kenaikan US$ 50 per ton. Besarnya tarif yang dipungut membuat ekspor CPO kurang bergairah.

"Sekarang kita coba supaya dua minggu dari sekarang, mungkin pertengahan bulan, tanggal belasan, minggu depan akhir itu ekspor sudah mulai lancar. Kalau itu lancarkan kita harapkan TBS bisa naik," kata dia.

Ketika ekspor naik, maka tangki-tangki milik pabrik kelapa sawit (PKS) bisa segera kosong. Dengan demikian, harga TBS bisa terkerek dari yang saat ini banyak di bawah Rp 1.000/Kg menjadi normal Kembali di atas Rp 3.000/Kg.

Permintaan dihapusnya berbagai pungutan itu juga sudah keluar dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung.

"Harapan dari para petani supaya pemerintah segera melakukan hal-hal yang sekiranya menekan harga TBS, supaya dicabut. Seperti bea keluar, pungutan ekspor, DMO, DPO, dan terakhir FO (flush-out)," katanya pada akhir Juni lalu.