Luhut Butuh 'Pancingan' Bawa Uang Sultan ke RI, Sri Mulyani Jawab Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana membentuk family office di Indonesia pada Oktober 2024. Insentif perpajakan supaya investor datang ke tempat itu pun tengah dirancang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas insentif perpajakan itu. Namun, Sri Mulyani ingin lebih dulu melihat konsep family office yang akan dibentuk.

"Kalau insentif tadi sudah disampaikan Pak Luhut dari sisi desain rancangan keberadaan family office itu akan seperti apa?" ucap Sri Mulyani saat konferensi pers bersama Luhut seusai acara Peluncuran Simbara Nikel dan Timah yang digelar di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Baca: Sri Mulyani-KPK Kompak Sebut Simbara Tak Mungkin Terwujud Tanpa Luhut

Sri Mulyani mengatakan, konsep family office yang akan dibangun di Indonesia ini harus terlebih dahulu jelas, karena berkaca dari pembentukan family office di beberapa negara ada yang sukses menarik investasi dan ada pula yang gagal. Sayangnya, ia tak mendetailkan negara itu.

"Itu kita akan melakukan bench marking terhadap pusat-pusat dari familiy office yang ada di berbagai negara, ada yang sukses ada yang tidak sukses, jadi kita belajar dari situ," tegasnya.

Untuk insentif perpajakannya sendiri, Sri Mulyani mengatakan, sebetulnya banyak yang tersedia, sebagaimana yang telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) maupun Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Kita punya banyak pelajaran, seperti tax holiday, tax allowance maupun yang sekarang ini kita sudah berikan untuk IKN ini juga cukup banyak dalam kerangka peraturan untuk memberi insentif perpajakan. Jadi nanti kita akan lihat kemajuan pembahasan family office itu sendiri," ungkapnya.

"Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini seperti trust yang ada di UU P2SK maupun UU HPP, di mana kita bisa berikan sesuai pertaruhan perundang-undangan di bidang perpajakan," tutur Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Sebut Negara Makin Kuat Hadapi Pengusaha Nikel & Timah!

Sebelumnya, Luhut juga mengaku sudah melaporkan perkembangan rencana pembentukan family office Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu persoalan yang harus diselesaikan adalah insentif dari pemerintah, khususnya fiskal. Selain itu, kepastian hukum, sebab pemegang modal kata dia butuh kepastian hukum sebelum menempatkan dananya di Indonesia karena jumlahnya sangat besar.

"Nah kita harus kasih insentif, saya bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dan saya belajar pergi kemarin ke Abu Dhabi dan pergi juga ke Dubai," kata Luhut dalam acara Peluncuran Simbara Nikel dan Timah yang digelar di Gedung Dhanapala, Jakarta.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cegah Nikel-Timah RI Bocor, Sri Mulyani: Pak Luhut Paling Berapi-api