Rusia Bakal Paksa Warganya 'Banting Tulang' Dukung Perang

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota parlemen Rusia memberikan persetujuan pertama untuk dua rancangan undang-undang (RUU) terkait ekonomi selama perang berlangsung, Selasa (5/7/2022).

RUU tersebut akan memberi wewenang kepada pemerintah untuk mewajibkan bisnis saat memasok militer dengan barang, serta karyawan mereka untuk bekerja lembur guna mendukung serangan Rusia ke Ukraina.

Wakil Perdana Menteri Yuri Borisov mengatakan kepada parlemen langkah itu didorong oleh kebutuhan untuk mendukung militer pada saat ekonomi Rusia berada di bawah tekanan sanksi dari Barat.

"Beban pada industri pertahanan telah meningkat secara signifikan. Untuk menjamin pasokan senjata dan amunisi, perlu dioptimalkan kerja kompleks industri militer dan perusahaan yang merupakan bagian dari rantai kerja sama," katanya, melansir Reuters.

Salah satu RUU yang disetujui dalam pembacaan pertama oleh Duma Negara, majelis rendah parlemen, mengatakan negara dapat memberlakukan langkah-langkah ekonomi khusus selama operasi militer. Ini mengharuskan perusahaan untuk memasok barang dan jasa kepada militer sesuai permintaan dari pemerintah Rusia.

Sebuah catatan penjelasan yang dilampirkan pada RUU itu mengatakan militer membutuhkan bahan baru dan perbaikan senjata untuk melancarkan serangannya di Ukraina.

"Kebutuhan untuk segera memenuhi persyaratan ini, terutama dalam konteks sanksi terhadap Rusia dan badan hukum Rusia, akan mengharuskan kami untuk sementara memfokuskan upaya kami pada sektor ekonomi tertentu (...) dan mengatur pasokan sumber daya melalui pengadaan pertahanan negara," kata catatan itu.

RUU kedua, juga diadopsi dalam pembacaan pertama, akan mengamandemen undang-undang perburuhan untuk memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur jam kerja dan menentukan hari libur di perusahaan tertentu.

Ini bisa berarti pemerintah dapat memaksa karyawan bisnis yang menyediakan barang kepada militer untuk bekerja pada malam hari, pada akhir pekan dan hari libur, dan tanpa cuti tahunan.

Kedua RUU diperkenalkan ke Duma Negara oleh pemerintah Rusia. Meski begitu, mereka masih perlu menjalani pembacaan kedua dan ketiga, ditinjau oleh majelis tinggi parlemen dan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin untuk menjadi undang-undang.