Harga BBM Naik, RI Selamat dari 'Bom Waktu'?

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

30 June 2022 07:45

Foto: Warga mengisi bensin di Kawasan SPBU Kuningan Rasuna Said, Jakarta, Selasa, 28/Juni/2022. PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite dan juga BBM Solar Subsidi. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pada 2001, pemerintah menaikan harga 12% harga bahan bakar setelah upaya serupa gagal pada tahun sebelumnya, diikuti kenaikan 22% pada 2003. Kendati demikian, sebagian harus dibatalkan karena aksi protes dan tindak kekerasan masyarakat terhadap langkah tersebut.

Karena subsidi terus meningkat, harga eceran meningkat tajam dua kali pada 2005 (solar naik 27% pada Maret dan 105% pada Oktober), yang mendorong inflasi ke tingkat tertinggi selama enam tahun, meskipun ada bantuan tunai untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.

Kendati harga minyak global melonjak pada 2008, harga domestik tidak berubah. Namun, kesenjangan harga yang lebar membuat pihak berwenang menaikkan harga hampir 29% pada pertengahan 2008.

Perdebatan tentang waktu penyesuaian harga terus berlanjut pada dasawarsa berikutnya. Ada peluang untuk menurunkan subsidi pada 2014 saat harga minyak dunia turun. Dengan memanfaatkan celah tersebut, Indonesia menaikkan harga bensin dan solar hampir 40% pada November 2014.

Foto: Indonesia Economic Outlook (Dok: DBS)
Indonesia Economic Outlook (Dok: DBS)

Pada awal 2015, pemerintah mengumumkan rencana menghapus subsidi untuk bensin dan menetapkan harga fleksibel untuk solar. Itu berarti, harga domestik dimungkinkan berfluktuasi dengan rentang tetap Rp 1.000 dengan harga internasional.

"Dalam satu dasawarsa terakhir, subsidi sebagian besar diarahkan untuk minyak bumi (RON 88/Premium yaitu bensin, minyak tanah, dan solar), LPG 3kg dan listrik," jelas Bank DBS Indonesia.

Pada Januari 2015, BBM di zona Indonesia Tengah dicabut, dan subsidi tetap diterapkan untuk solar. Selanjutnya, harga bensin dan listrik untuk konsumen bisnis/industri besar serta perumahan menengah ke atas direformasi agar sesuai dengan harga pasar.

Bantuan diperluas ke rumah tangga berpenghasilan rendah dengan mempertahankan subsidi untuk varian bahan bakar yang umum digunakan, misalnya, RON 88 dan Premium.

Mekanisme pemantauan harga reguler juga diberlakukan. Akibatnya, subsidi energi sebagai bagian dari PDB turun dari 3,2% dari PDB pada Desember 2014 menjadi rata-rata 0,8% antara 2017-2019.

(cap/mij)

Nasib APBN dan Pertumbuhan Ekonomi

Pages