DPR Sebut Konyol & Akan Audit Program Subsidi Buy The Service
Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
29 June 2022 20:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI mengkritik keras program subsidi angkutan umum massal perkotaan skema buy the service (BTS). Dimana dianggap tidak memberikan hasil yang maksimal.
Ketua Komisi V DPR RI Lazarus pun meminta program ini dievaluasi, karena alokasi anggaran yang cukup besar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Namun belum terlihat hasilnya.
"Kemarin anggarannya sampai Rp 600 miliar, lebih baik kita evaluasi dulu BTS itu. Kita lihat tahun ini sukses gak. Jadi jangan terlalu berorientasi proyek," kata Lazarus saat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Rabu (29/6/2022).
Menurut dia Kementerian Perhubungan seharusnya bisa mengalokasikan anggaran kepada hal yang lebih penting, seperti pengadaan infrastruktur pendukung di jalur Pantai Selatan.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo menjelaskan juga mengamini rencana evaluasi program Buy The Service, bahkan mengusulkan membuat Panitia Kerja (Panja) untuk mengaudit hasil dari program ini.
"Evaluasi itu gak cukup kita gak punya instrumen untuk mengecek hasil evaluasi dari pemerintah. Saya usul bentuk Panja menggandeng satu lembaga yang bisa lakukan audit," jelasnya.
Langkah ini diambil lantaran program ini tidak berhasil padahal sudah menyerap anggaran sekitar Rp 200 miliar pada 2020, Rp 300 miliar pada 2021, dan Rp 600 miliar pada 2022.
"Jadi bisa dibilang ini konyol dan krusial, duit Rp 600 miliar dibuat program semacam ini. Bus kosong di mana-mana BTS ini. Tapi kok bisa serap anggaran sekian miliar dan ini kontraknya multiyears," tegas Sudewo.
Menanggapi hal ini Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana menjelaskan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sesuai arahan dari Komisi V DPR RI. Melihat saat ini dalam masa pandemi tentu masih ada permasalahan keterisian atau load factor.
"Memang bisa jadi ada load factor yang harus ditingkatkan. kebetulan situasi masih pandemi selama 2 tahun terakhir otomatis load factor belum meningkat. nanti kita evaluasi menyeluruh gimana hasilnya nanti," jelas Cucu kepada wartawan usai rapat.
Cucu menjelaskan saat ini subsidi angkutan perkotaan buy the service sudah diselenggarakan pada 10 kota, pada kota Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banyumas. Dengan total anggaran pada 2022 mencapai Rp 631 miliar.
Program ini merupakan pembelian layanan angkutan umum oleh pemerintah kepada operator angkutan umum atau swasta. Sehingga biaya operasional angkutan massal ditanggung oleh pemerintah.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jakarta Macet Gila, Begini Teguran Bos Pengusaha
Most Popular