Green Economic Forum 2022
Ambisi Pemerintah Tekan Emisi Karbon, Siapkah Industri RI?
Foto: Direktur Utama Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani Endung Trihartaka dalam acara Green Economic Forum 2022. (Tangkapan layar CNBC Indonesia TV)
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani, Endung Trihartaka menyambut baik komitmen pemerintah Indonesia yang telah menandatangani perjanjian Paris Agreement, terkait kesepakatan global untuk mengurangi emisi di 2030.
Untuk mendukung upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, ia mengaku saat ini tengah menghitung antara emisi yang dikeluarkan dalam proses bisnis Perhutani dan serapan karbon dalam proses bisnisnya.
"Dari baseline 2019 dalam proses kami mengeluarkan emisi 1,025 juta ton per tahun. Sementara serapan co2, sebesar 4,6 juta ton. Artinya serapan lebih banyak. Jadi kami punya stok Co2 cukup banyak," ujarnya dalam Green Economic Forum CNBC Indonesia, Rabu (29/6/2022).
Dengan kelebihan serapan co2, harapannya pemerintah bisa segera menerbitkan regulasi sehingga pihaknya bisa memperdagangkan co2.
"Kami sudah mencoba untuk bekerja sama dengan pertamina sebagai BUMN yang mengeluarkan emisi banyak, barangkali bisa mengoptik karbon. Ini kebijakan yang realistis dari pemerintah terhadap penurunan emisi," sambungnya.
Sementara itu, dari sisi industri swasta, Direktur Ajinomoto Yudho Koesbandriyo mengaku mengikuti dengan seksama kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemerintah sudah sangat gencar untuk bisa merealisasikan green economic di Indonesia.
"Dari industri kami harap adanya beberapa kebijakan bisa lebih masuk utilisasi dari energi. Dalam hal misalnya karbon tax mungkin bisa dipertimbangkan insentif karbon, jadi hal hal yang akan memacu industri masuk industri hijau," jelas Yudho.
Yudho menambahkan, dengan adanya insentif karbon, maka diharapkan dapat menekan pemakaian atau pelepasan co2 menggunakan teknologi, rekayasa, serta utilisasi.
Senada dengan Yudho, Chief Operator Officer (COO) Hyundai, Lee Kang Hyu mengungkapkan pihaknya mendukung kebijakan ini dan membantu kebijakan pemerintah agar pemerintah dan swasta dapat mengurangi emisi karbon.
Lee menambahkan bahwa Indonesia memiliki pasokan Nikel terbesar di dunia, sehingga banyak pengusaha yang mau membuat baterai, sehingga banyak dari investor yang pastinya mau berinvestasi di Indonesia. Untuk itu, menurutnya semua pihak harus memanfaatkan momentum ini.
"Walaupun dibandingkan dengan Eropa kondisinya sedikit beda, tapi saya optimis pemerintah bisa membimbing diiringi dengan kemauan dari industri," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Top! Dalam 10 Tahun Pertamina Turunkan Emisi Karbon 27%
(dpu/dpu)
