Gerah Aksi Mogok, Inggris Ubah UU Pekerja

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris menetapkan perubahan Undang-undang yang akan memudahkan pelaku bisnis menggunakan staf sementara untuk meminimalkan dampak aksi pemogokan pada Kamis (23/6/2022).

Pemerintah mengatakan akan menghapus pembatasan pemasokan pekerja agen sementara untuk mengambil alih peran penting selama pemogokan berlangsung.

"Sekali lagi serikat pekerja menahan negara untuk mengkompensasi dengan menghentikan layanan publik dan bisnis yang penting. Ini bukanlah situasi yang berkelanjutan," kata Sekretaris Bisnis Kwasi Kwarteng, dilansir dari Reuters.

Baca: 10 Update Perang Rusia-Ukraina, Eropa Terancam 'Kedinginan'

"Mencabut pembatasan era 1970-an ini akan memberikan kebebasan kepada bisnis untuk mengakses staf yang sepenuhnya terampil dengan cepat, sambil memungkinkan orang melanjutkan hidup mereka tanpa gangguan untuk membantu menjaga ekonomi tetap berjalan."

Pemerintah menambahkan pelaku bisnis perlu memastikan mereka mempekerjakan pekerja sementara dengan keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan terkait.

Perubahan undang-undang, yang disetujui parlemen, akan berlaku di semua sektor di Inggris, Skotlandia dan Wales dan akan mulai berlaku dalam beberapa minggu mendatang, kata pemerintah.

Baca: Sanksi Barat ke Rusia Bikin Inggris Menderita, Ini Buktinya

Foto: CNBC Indonesia TV Pegawai Mogok, Layanan Kereta Api Di Inggris Terancam Mandek

Pemerintah juga mengatakan akan menaikkan ganti rugi maksimum yang dapat dikenakan pengadilan terhadap serikat pekerja ketika aksi mogok terbukti melanggar hukum. Untuk serikat pekerja terbesar, kerusakan maksimum akan meningkat menjadi 1 juta pound dari 250.000 pound.

Sebagaimana diketahui, transportasi di Inggris terancam lumpuh karena akan terjadi aksi mogok puluhan ribu pegawai kereta api terbesar dalam 30 tahun sejak Selasa. Aksi mogok terjadi karena adanya perselisihan gaji.

Serikat pekerja kereta api Inggris, RMT, mengatakan bahwa lebih dari 50.000 pekerja akan ambil bagian dalam pemogokan nasional tiga hari, sejak Selasa (21/6/2022), Kamis (23/6/2022) dan Sabtu (25/6/2022) mendatang.

Baca: Duh, "Kiamat" Pilot Ancam Amerika

RMT berpendapat bahwa pemogokan diperlukan karena upah gagal mengimbangi inflasi, yang telah mencapai level tertinggi 40 tahun. Pekerjaan juga berisiko dengan lalu lintas penumpang yang belum sepenuhnya pulih setelah pencabutan penguncian pandemi virus corona.

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pegawai Mogok, Kereta Api di Inggris Terancam Lumpuh