Kantongi PMN Rp 10 T, Ini yang Bakal Dikerjakan PLN

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun untuk tahun anggaran 2023. PMN tersebut nantinya sebagian besar akan digunakan untuk pemerataan akses kelistrikan masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

Direktur Perencanaan Korporat PLN, Evy Haryadi mengatakan penambahan PMN ke PLN Rp 10 triliun pada hakikatnya digunakan untuk pemerataan pelayanan penyediaan akses ketenagalistrikan. Pasalnya masih ada 4700 desa di wilayah 3 T yang belum teraliri listrik.

"Saat ini rasio desa berlistrik kita masih 90,78%," katanya dalam Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (20/6/2022).

Baca: Harga BBM Dunia Melejit, Jokowi: Posisi Kita Masih Lebih Baik

Bahkan beberapa provinsi tercatat masih berada di bawah 80%, diantaranya seperti Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, sementara Papua dan Papua Barat masih di bawah 50% yang lokasinya sulit dijangkau.

Menurut Evy dengan lokasi yang tersebar tersebut, maka infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang cukup besar. Setidaknya dapat mencapai Rp 25 - Rp 45 juta per pelanggan.

Sehingga menurutnya pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara komersial menjadi tidak feasible. Oleh sebab itu, PMN sangat dibutuhkan untuk perusahaan setrum dalam upaya pemerataan akses kelistrikan.

Baca: Saat Jokowi 'Colek' Pertamina & PLN: Enak Banget...

"Seperti apa PMN 2023 ini dialokasikan kalau tahun lalu kita dapatkan Rp 5 triliun, kita tahun ini usulkan Rp 10 triliun," kata dia.

Adapun dari dana PMN Rp 10 triliun tersebut, sebesar Rp 1,7 triliun dialokasikan untuk pembangkit EBT yang men-support desa. Kemudian Rp 1,8 triliun untuk pembangunan transmisi dan distribusi untuk menyalurkan di desa tersebut, Rp 4,5 triliun untuk jaringan distribusi.

Sementara untuk regional Jawa Madura Bali sebesar Rp 2 triliun yang digunakan untuk menggantikan suplai listrik yang selama ini disediakan mandiri oleh masyarakat dan digantikan dengan suplai listrik perusahaan.

Kemudian Regional Sumatera Kalimantan sebesar Rp 4,5 triliun untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan pembangunan Transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah daerah terpencil.

Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar Rp 3,5 triliun diperuntukkan untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTM, PLTA, PLTMG, dan PLTG, juga membangun transmisi dalam rangka menghubungkan kelistrikan di daerah daerah terpencil.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Usulan PMN ke BUMN Tembus Rp 73 Triliun, Seberapa Penting?