Perekrutan Tentara Diprotes, India Blokir Layanan Internet

Jakarta, CNBC Indonesia - Pihak berwenang India menangguhkan layanan internet di beberapa negara bagian Bihar Timur. Hal tersebut menyusul dengan adanya aksi protes atas skema baru perekrutan tentara di negara tersebut.

Salah seorang pejabat Kepolisian setempat menyebut penangguhan layanan internet ditujukan dalam upaya menghentikan pertemuan publik dan protes secara anarki atas rencana perekrutan militer dengan skema baru.

Adapun seorang pemrotes tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka dalam serangkaian protes di beberapa wilayah negara itu. Terutama terhadap kebijakan baru Perdana Menteri Narendra Modi untuk mempekerjakan tentara dalam masa jabatan yang singkat.

Melalui sistem yang dijuluki 'Agnipath' (Jalan Api) bertujuan untuk membawa lebih banyak orang ke militer dengan kontrak singkat yakni empat tahun. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan usia rata-rata angkatan bersenjata India yang berkekuatan 1,38 juta orang dan memotong biaya pensiun yang terus melonjak.

Para pengunjuk rasa, terutama laki-laki di usia muda mengatakan bahwa rencana tersebut bakal membatasi kesempatan untuk pekerjaan permanen di pasukan pertahanan. Khususnya yang menjamin gaji tetap, pensiun dan tunjangan lainnya.

Banyak yang turun ke jalan di Bihar, Telangana, Uttar Pradesh dan Benggala Barat untuk memprotes rencana ini. Adapun platform sosial media seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp telah diblokir di 15 dari 38 distrik Bihar.

Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat senior polisi di negara bagian itu Sanjay Singh. Dimana pengunjuk rasa membakar kereta penumpang dan bus minggu ini untuk mengekspresikan kemarahan mereka.

Di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India, polisi menahan sedikitnya 250 orang. Beberapa demonstran pun menuding polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Menteri Pertahanan India Rajnath Singh telah mengimbau kaum muda untuk mendaftar di bawah skema baru. Sementara, Kepala angkatan laut pada Jumat tak menduga bahwa protes akan sebesar ini yang kemungkinan terdapat informasi yang salah tentang sistem baru.

"Saya tidak mengantisipasi protes seperti ini," ujar Laksamana R. Hari Kumar kepada mitra TV Reuters ANI.