Begini Awal Mula Sri Mulyani Luapkan Kekesalan ke Gubernur

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluapkan kekesalannya kepada Kepala Daerah dalam acara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (16/6/2022)

Acara ini merupakan pengarahan kepada Gubernur dan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota. Topik yang diangkat adalah Peran Penjabat Daerah dalam Menjamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel dalam Mendukung Program Kebijakan Strategis Nasional serta Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani awalnya menyampaikan kondisi perekonomian global. Di mana kondisinya tidaklah mudah untuk dihadapi. Sehingga pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama menyiapkan strategi demi menjaga masyarakat.

Selanjutnya, bendahara negara tersebut mengungkit kelemahan pemerintah daerah dalam 11 tahun terakhir. Di mana belanja yang dikeluarkan tidak optimal.

"Tahun 2011 waktu itu transfer pusat ke daerah Rp 450 triliun sekarang sudah Rp 770 triliun dan anda lihat belanja pegawai naik terus, belanja barang naik tinggi, belanja modal relatif stagnan dan bahkan menurun," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menilai jika ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, maka tanpa Infrastruktur cukup mustahil. Sementara, infrastruktur sendiri termasuk dalam bentuk belanja modal, sehingga jika belanja modal pemerintah daerah semakin mengecil, maka sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan.

Selain komposisi belanja, dia juga turut menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga menghadapi masalah percepatan belanja yang lambat. Sebagai contoh, pada Mei ini Indonesia bahkan mengalami kontraksi belanja, di mana lebih rendah 17% dibanding tahun lalu.

"Tahun lalu akhir Mei kita belanja Rp 270 triliun di APBD, tahun ini hanya Rp 232 triliun. Nanti perlu melihat apa yang jadi kendala," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Sri Mulyani juga turut menyoroti dana pemerintah daerah yang selama ini masih banyak mendem di Bank. Padahal dana tersebut diharapkan untuk segera disalurkan ke masyarakat.

"Artinya kecepatan kita untuk membelanjakan instrument yang penting ke daerah gak jalan. Kita gak sekedar belanja, begitu dapat transferan dari pusat langsung gampang aja bayar gaji pegawai. Itu gak perlu leadership yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak kenapa belanja modal kurang padahal masyarakat masih butuh Infrastruktur, masih ada kemiskinan," kata dia.