
Penyaluran Solar Subsidi Hingga Mei Capai 6,76 Juta KL

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi hingga 31 Mei 2022 telah mencapai 6,76 juta kilo liter (KL).
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menjelaskan bahwa angka tersebut setidaknya telah mencapai 44,77% dari alokasi tahun ini yang ditetapkan sebesar 15,10 juta KL. "Minyak Solar telah tersalurkan 6,76 juta KL atau 44,77% dari kuota 15,10 juta KL," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Rabu (8/6/2022).
Sementara untuk BBM jenis Pertalite penyalurannya telah mencapai 11,69 juta KL atau 50,74% dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini sebesar 23,04 juta KL. Sedangkan untuk minyak tanah realisasinya mencapai 0,20 juta KL atau 41,67% dari kuota tahun ini sebesar 0,48 juta KL.
"Pertalite telah tersalurkan sebanyak 11,69 juta KL atau 50,74% dari kuota 23,04 juta KL," kata dia.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pembangunan penyalur BBM pada Program BBM Satu Harga di daerah 3T di seluruh sudah mencapai 331 titik. Adapun dari target 92 penyalur di tahun ini, 7 diantaranya telah beroperasi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi VII DPR memaparkan bahwa pihaknya akan menambah kuota Pertalite sebanyak 5,45 juta Kilo liter (kl) menjadi 28,50 juta kl.
Penambahan kuota itu dilakukan sebagai dampak dari melonjaknya permintaan Pertalite pasca harga BBM RON 92 atau Pertamax mengalami kenaikan.
Selain itu, kuota Solar subsidi juga diusulkan bertambah sebesar 2,29 juta kilo liter (kl) menjadi 17,39 juta kl, minyak tanah bertambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl, dan Pertalite bertambah 5,45 juta kl menjadi 28,50 juta kl.
"Beberapa langkah strategi dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia kami siapkan. Jangka pendek, kami mengusulkan perubahan kuota BBM jenis tertentu yaitu minyak Solar, minyak tanah, dan JBKP Pertalite dan penyesuaian harga BBM non subsidi," ungkapnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/04/2022).
Selain itu, pemerintah juga akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM, khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri, serta meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM, serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lewat Digitalisasi SPBU, Roda 6 Hanya Boleh Isi BBM 200 Liter