Sederet Kontroversi Anti-Islam di India hingga Kata Amerika

Sebenarnya persoalan ini sempat dijabarkan Amerika Serikat (AS) akhir pekan lalu. Dalam dokumennya yang rilis Jumat (3/6/2022), AS menyatakan bahwa pejabat di India mendukung "serangan terhadap kelompok dari agama minoritas di negara itu seperti Muslim dan Kristen".

Dalam laporan tahunan tentang kebebasan beragama internasional, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan beberapa kasus serangan ditemukan di tempat-tempat ibadah umat minoritas.

"Di India, negara demokrasi terbesar di dunia dan rumah bagi keragaman agama yang besar, kami telah melihat meningkatnya serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah," kata Blinken dikutip laman yang sama.

Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain, juga mengatakan demikian. Ia menambahkan bahwa di India, beberapa pejabat bahkan mendukung meningkatnya serangan terhadap orang dan tempat ibadah.

AS pun menunjuk pada undang-undang yang membatasi konversi agama di India. Hal ini mengutip laporan diskriminasi terhadap umat Muslim dan Kristen.

"Politisi membuat pernyataan publik yang menghasut atau posting media sosial tentang agama minoritas," tambah laporan AS.

Pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi diketahui seringkali dikritik karena dugaan diskriminatif. Terbaru, kasus diskriminasi yang dilaporkan adalah larangan berhijab di sekolah dan universitas wilayah Karnataka.

Sekretaris partai Modi BJP, Yashpal Suvarna bahkan menyebut larangan ini diberlakukan seiring dengan India yang akan mengarah kepada negara yang berpolitik dan berekonomi dengan landasan Hindu. Hal ini biasa dikenal sebagai 'Hindu Rashtra'.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All