Pak Luhut, Petani Tagih Janji Audit Sawit Kapan Dimulai?

Jakarta, CNBC Indonesia - Petani mempertanyakan realisasi rencana Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan melakukan audit atas sektor sawit di Indonesia, termasuk data HGU lahan sawit yang ada. Seperti diketahui, Luhut menyatakan audit atas sektor sawit nasional akan dimulai Juni ini.

"Audit perusahaan sawit yang mau dilakukan oleh LBP itu Menko (Luhut Binsar Pandjaitan), saya dukung, untuk perbaikan tata kelola yang baik. Pak Luhut itu harus cepat makanya. Kan dia janji Juni ini," kata Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/6/2022).

"Hasilnya harus dibuka ke publik," lanjut dia.

Baca: Ada DMO CPO Jilid 2, Begini Respons Pengusaha Minyak Goreng

Hal itu disampaikan oleh Mansuetus merespons diberlakukannya kembali wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/ DMO). Yang diterapkan bersamaan untuk mendukung program minyak goreng curah rakyat berbasis KTP.

Menurut Mansuetus, DMO jilid 2 itu tidak tepat dilaksanakan sekarang.

"Iya (tepatnya diterapkan setelah audit rampung dilaksanakan). Saat ini tidak tepat sebenarnya. Karena pemerintah sendiri tidak mau melakukan traceability rantai pasok. Karena takut banyak masalah kebongkar terutama kepemilikan sawit ilegal," kata Mansuetus.

DMO, lanjut dia, memang perlu diterapkan. Hanya saja, ujar dia, pemerintah harus menjamin kebijakan itu tidak berdampak ke petani.

Foto: CNBC Indonesia TV Lagi, Luhut Dapat Tugas Khusus, Tangani Minyak Goreng. Luhut berjanji melakukan audit atas sektor sawit mulai Juni 2022.

Baca: Pengusaha Sawit Bakal Patuh DMO CPO Jilid II, Gegara Luhut?

"Untuk itu, traceability (ketertelusuran) rantai pasok untuk migor harus dibuka secara transparan. Sehingga, tidak semua perusahaan sawit yang ada di Indonesia kompak memainkan harga dengan menurunkan harga TBS (tandan buah segar) sawit petani," ujarnya.

Dia menambahkan, DMO adalah bagian dari proteksi negara atas gejolak pasar.

"Kita bukan negara liberal kapitalis, yang semua urusan diserahkan ke mekanisme pasar. Kita mengacu pada UUS 1945, pasal 33. Tapi tentunya harus dengan mekanisme yang tepat. Makanya traceability itu dilakukan dan harus transparan. Dari mana buah sawit untuk minyak goreng itu. Sebab yang kami tahu, tidak ada petani kecil itu bermitra dengan pabrik sawit yang secara khusus untuk supply minyak goreng," jelas Mansuetus.

"DMO akan jadi alasan perusahaan yang mau untung untuk menurunkan harga TBS".Mansuetus Darto, Sekjen SPKS

Baca: Jurus Jokowi Ampuh Bikin Harga Minyak Goreng Turun? Cek Dulu

Di sisi lain, dia menambahkan, DMO dipastikan bisa merugikan petani.

"DMO akan jadi alasan perusahaan yang mau untung untuk menurunkan harga TBS. Juga pungutan eskpor yang gede. Pungutan ke CPO, otomatis mengurangi harga CPO lokal. Kalau harga CPO lokal dikurangi otomatis harga TBS petani berkurang. Belum lagi perusahaan itu gak jelas rantai pasoknya. Sehingga, perlu pengawasan atas praktik bisnis tidak etis," kata Mansuetus.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani permasalahan minyak goreng di Tanah Air. Untuk itu, Luhut mengaku akan segera melakukan audit atas industri minyak sawit.

"Begitu Presiden meminta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak," kata Luhut saat menghadiri seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang ditayangkan di kanal Youtube STTAL, Rabu (25/5/2022).

Baca: Subsidi Minyak Goreng Tamat Hari Ini, Ini Skenarionya

Luhut mengatakan, audit akan segera dilakukan, mencakup HGU, produksi, hingga kantor pusat.

"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan," ujar dia.

"Segera, awal Juni. Jadi dengan demikian makin tertib," kata Luhut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, audit tersebut memang dibutuhkan.

Baca: Ternyata Ini Untungnya Kalau Kantor Pusat Sawit Wajib di RI

"Saya tidak melihat itu (audit) sebagai isu besar yang bikin ketakutan. Poin pak Luhut itu betul. Selama ini kita berperang dengan medan yang nggak jelas, data hanya kira-kira. Republik senang data remang-remang. Jadi, dukung poin pak Luhut," kata Sahat. 

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Siap-siap, DMO CPO Berlaku Mulai 31 Mei