Singapura 'Kiamat' Ayam, Peternak RI Malah Khawatirkan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis ayam yang terjadi di Singapura ternyata membuat peternak Indonesia sumringah. Anggota Dewan Penasehat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Ade M Zulkarnain menyatakan Indonesia bisa mengisi kekosongan tersebut.

Hanya saja, Zulkarnain masih mempertanyakan peluang dari segi harga jual ke Singapura.

"Ini peluang yang harus kita tangkap tapi perusahaan peternakan ngga bisa jalan sendiri, apa udah ada pembicaraan bilateral? Otoritas peternakan hewan di masing-masing negara, kalau sudah ada bisa disosialisasikan, siapa peternak yang mau?" katanya  kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/6/22).

Ia yakin peternak Indonesia bisa mendapatkan peluang dari kondisi tersebut, utamanya peternak atau perusahaan besar yang kelebihan produksi. Mereka sudah memenuhi sejumlah persyaratan kesehatan untuk bisa diekspor ke luar negeri. Namun, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian.

"Harganya kompetitif ngga di Singapura? Perlu diketahui harga ayam di Indonesia salah satu yang termahal di dunia. Ini masalah-masalah yang harus diselesaikan, supaya bisa menangkap peluang tersebut," ujar Ade.

Jika harga kompetitif maka bakal semakin mudah tembus pasar Singapura. Apalagi kebutuhan akan ayam terancam setelah keputusan Malaysia menghentikan ekspor ayam mulai 1 Juni 2022.

Singapura sendiri mengandalkan pasokan pangan impor, dimana untuk kebutuhan daging ayam 34% diimpor dari Malaysia, 49% dari Brasil, dan 12% dari Amerika Serikat.

Kementerian Pertanian (Kementan) melihat peluang besar melakukan ekspor daging ayam ke Singapura, melihat krisis yang kebutuhan sumber protein dari daging putih ini. Saat ini Indonesia bersurat dengan pemerintah Singapura untuk mengisi kekosongan itu.

"Kami sudah bersurat dengan Singapura, kita baru bicara secara Government to Government (G2G), datanya juga sudah diminta pemerintah Singapura dan kita berikan," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah kepada wartawan usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (2/6/2022).