RI Batal Ekspor Listrik, Singapura Terancam Gelap Gulita?
Pratama Guitarra, CNBC Indonesia
02 June 2022 10:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan kegiatan ekspor listrik khususnya listrik yang berasal dari Energi baru dan Terbarukan (EBT) ke luar negeri.
Sejatinya, keputusan larangan ekspor dari Menteri Bahlil ini berbanding terbalik dengan keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, yang beberapa waktu lalu membuka kesempatan untuk negara lain seperti Singapura melakukan impor listrik dari Indonesia.
Menteri Bahlil mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan para investor energi hijau ini. Ia mengatakan bahwa ke depan Indonesia akan menjadi negara industrialis yang berbasis energi baru terbarukan.
"Oleh karena itu Indonesia konsisten untuk menyetop ekspor listrik ke negara lain. Khsusunya enegri terbarukan, kita setop. Alasannya, karena kita harus memenuhi kepentingan dalam negeri dulu," ungkap Bahlil dalam Press Briefing di WEF Annual Meeting 2022, Davos, Swiss.
Yang jelas, penyetopan ekspor itu bukan berarti menyetop pengembangan investasi energi terbarukan di dalam negeri. Negara-negara manapun bisa tetap menanamkan modalnya di Indonesia dalam hal membangun pembangit energi terbarukan itu.
"Silahkan saja investasi, karena kita tahun 2025 ini sedang mengejar target bauran EBT 23% dan juga kita komitmen tahun 2050 - 2060 untuk net zero emmision. Jadi monggo bagi investor yang akan membangundi Indonesia seilahkan," ungkap dia.
Adapun saat ini, kata Bahlil, pihaknya sedang menyusun aturan berkenaan dengan larangan ekspor listrik tersebut. "Kami sebentar lagi akan membuat aturannya terkait dengan larangan ekspor listrik. Setahu saya sejauh ini tidak ada izin ekspor kok," tandas Bahlil.
Sebelumnya, pada Jumat (21/01/2022), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang kerja sama energi.
Penandatanganan MoU Kerja Sama Energi ini menjadi salah satu poin yang disampaikan (deliverables) pada pertemuan Leaders' Retreat antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Selasa, 25 Januari 2022 di Bintan.
"Saya melihat nilai penting MoU di level G-to-G sebagai dasar kedua negara untuk mendorong dan meningkatkan inisiatif proyek kerja sama energi, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat bisnis," kata Arifin dalam sambutannya usai melakukan penandatanganan secara virtual, dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Kamis (27/01/2022).
Arifin menyebut, MoU kerja sama bidang energi tersebut akan memayungi sejumlah area, termasuk diantaranya: pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan hidrogen, interkoneksi listrik lintas batas dan jaringan listrik regional, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Di samping itu, MoU tersebut mengatur pula pelaksanaan Kelompok Kerja Energi (Working Group on Energy) yang akan menjadi forum rutin untuk menetapkan, memantau, dan mengevaluasi kerja sama energi antara kedua negara.
Sebelumnya, Singapura memutuskan mengimpor listrik dari Indonesia. Hal itu bertujuan untuk menyiapkan pasokan listrik di negara itu yang sebelumnya dihantam krisis energi.
Dalam uji coba pertama mengimpor listrik, negara kota itu mengimpor 100 megawatt (MW) pasokan listrik dari pembangkit tenaga surya yang berlokasi di Pulau Bulan, Kepulauan Riau, Indonesia. Selain dari RI, Singapura juga akan mengimpor 100 MW tambahan pasokan listrik dari Malaysia.
"Uji coba ini memungkinkan kami untuk mempelajari dan meningkatkan sistem dan proses kami saat kami meningkatkan impor," kata Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong dalam pidatonya di acara Singapore International Energy Week sebagaimana dikutip Reuters, Senin (25/10/2021).
"Kami juga akan mengimpor berbagai jenis energi rendah karbon dari berbagai belahan dunia untuk mendiversifikasi sumber kami dan meningkatkan keamanan energi."
Langkah Singapura dalam melakukan impor listrik ini tidak terlepas dari kelangkaan listrik di negara itu. Hal itu diakibatkan terganggunya pasokan gas ke negara tersebut. Gas sendiri meliputi 95% penggunaan listrik di negara itu.
Tak hanya itu, tingginya permintaan gas alam dunia menjadi penyebab krisisnya suplai gas ke Singapura dan berdampak pada meroketnya harga. Hal tersebut terjadi sejak pembukaan sejumlah negara pasca lock down akibat pandemi Covid-19.
Sebagai dampak dari mulai terbatasnya pasokan gas alam, beberapa perusahaan produsen listrik mulai menyatakan akan keluar dari bisnis listrik di Singapura. Salah satu produsen listrik, Ohm Energy dan iSwitch menyatakan akan menghentikan operasinya dan telah mengoper layanan pengguna pengguna ke SP group, perusahaan listrik milik negara di Singapura.
"Beberapa mungkin merasa sulit untuk mempertahankan operasi mereka dan mungkin memilih untuk keluar dari pasar," kata otoritas energi Singapura, EMA.
Usut punya usut, setidaknya 60% pasokan gas alam ke Singapura dipenuhi dari Indonesia. Pemenuhan gas alam ini disebut tengah terganggu karena rendahnya pasokan. Demikian dikatakan Komaidi Notonegoro selaku Direktur Eksekutif ReforMiner Institute.
Sementara itu, EMA menyebutkan pembatasan gas alam pipa dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsel menjadi penyebabnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Mau Ekspor Listrik ke Singapura, Pasokan Sudah Aman?
Most Popular