'Helikopter Uang' Jokowi Tahun Ini Baru Cair Rp 70 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat, dana program Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga 28 April 2022 baru terealisasi sebesar Rp 70,37 triliun atau baru mencapai 15,4% dari pagu anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp 455,62 triliun.

Kepala BKF Febrio Kacaribu menilai realisasi tersebut, dalam konteks penanganan kesehatannya dinilai cukup baik. Realisasi yang paling optimal berasal dari perlindungan masyarakat yang mencapai Rp 49,27 triliun atau 31,8% dari pagu Rp 154,76 triliun.

Febrio merinci, realisasi anggaran perlindungan masyarakat ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Rp14,15 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp 18,8 triliun bagi 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp5,8 triliun bagi 19,3 juta KPM.

Selanjutnya, BLT Desa Rp7,47 triliun bagi 6,13 juta keluarga, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) Rp1,7 triliun dengan target 1,76 juta PKLW dan nelayan serta Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.

"Perlindungan masyarakat berjalan sesuai dengan jadwal," jelas Febrio dalam bincang dengan media, Jumat (13/5/2022).

Pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, terealisasi sebesar Rp 9,22 triliun atau mencapai 5,2% dari pagu yang sebesar Rp 178,32 triliun.

Realisasi penguatan pemulihan ekonomi ini terdiri atas program pariwisata Rp 0,19 triliun, ICT Rp 0,44 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan IJP Rp8,02 triliun serta insentif perpajakan Rp0,5 triliun.

Terakhir, untuk sektor kesehatan hingga 28 April 2022 realisasinya baru Rp 11,87 triliun atau 9,7% dari pagu Rp 122,54 triliun.

Realisasi sektor kesehatan ditujukan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 8,1 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 1,6 triliun, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan Rp1 triliun dan Dana Desa bagi penanganan COVID-19 Rp 1,1 triliun.

"Kita pastikan insentif-insentif yang sudah kita pastikan bisa kita jalankan dengan baik," ujarnya.