Subsidi BBM Melonjak, Dana Covid Bakal Jadi 'Tumbal'?
Foto: Pengendera antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di rest area Km 294B, Jalan Tol Pejagan-Pemalang,Tegal, Jawa Tengah. PT Pertamina (Persero) saat ini menyiapkan fasilitas pengisian BBM tambahan selama arus mudik lebaran 1443 H, hal itu untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik 2022. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Jakarta, CNBC Indonesia - Gejolak perekonomian dunia telah membuat pemerintah terus melakukan akselerasi kebijakan keuangan. Di tahun ini, pemerintah bahkan memutuskan untuk mengubah prioritas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari skema bantuan sosial (bansos) menjadi subsidi energi.
Realisasi subsidi melonjak drastis dalam tiga bulan pertama tahun ini. Sampai dengan Maret 2022, melonjak hingga mencapai Rp 38,51 triliun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata di bawah Rp 22 triliun. Naiknya subsidi energi tersebut seiring kenaikan harga minyak dunia.
Realisasi subsidi per Maret 2022 yang sebesar Rp 38,51 triliun ini meliputi Rp 28,34 triliun untuk subsidi reguler dan Rp 10,17 triliun untuk kurang bayar tahun sebelumnya. Melonjak dibanding tahun sebelumnya seperti pada 2021 hanya Rp 21,38 triliun meliputi Rp 19,11 triliun subsidi reguler dan Rp 2,27 triliun untuk kurang bayar tahun sebelumnya.
Realisasi subsidi energi tahun 2020 pun hanya Rp 18,71 triliun meliputi Rp 16,24 triliun subsidi reguler dan Rp2,27 triliun untuk kurang bayar. Sementara itu, realisasi subsidi energi pada 2019 juga rendah yaitu Rp 21,83 triliun meliputi Rp 14,98 triliun subsidi reguler dan Rp 6,85 triliun untuk kurang bayar.
Sampai saat ini, pemerintah tercatat masih memiliki utang kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mencapai Rp 109 triliun. Utang ini merupakan kewajiban pembayaran kompensasi atas penyelenggaraan subsidi energi hingga akhir tahun lalu.
APBN mengambil seluruh shock yang berasal dari kenaikan harga minyak dan biaya penyediaan listrik.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, pemerintah akan terus melihat kondisi keuangan Pertamina dan PLN.
"Bukan hanya cashflow karena demi untuk bisa melakukan aktivitasnya melakukan penugasan yang diberikan oleh pemerintah, menyediakan bahan bakar dan juga menyediakan listrik sesuai dengan penugasan mereka memang membutuhkan cash," jelas Febrio saat melakukan bincang dengan media, Jumat (13/5/2022).
"Jadi memang pemerintah tahu untuk bisa melakukan penugasan itu mereka perlu disiapkan cash yang cukup. Dalam konteks ini pemerintah punya mandat untuk menjaga daya beli masyarakat tadi, kita pastikan bahwa institusi yang kita tugaskan melakukan itu memang harus tetap sehat," ujarnya lagi.
Langkah pemerintah mengubah prioritas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari skema bantuan sosial (bansos) menjadi subsidi energi dinilai Ekonom Senior Faisal Basri merupakan langkah yang tidak bijak.
"Pemerintah tidak bijak mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk berjaga-jaga. Ini jatah rakyat yang terkena pandemi, kok diambil untuk subsidi yang punya mobil," jelas Faisal.
Apalagi, pemerintah juga mengalokasikan sebagian anggaran PEN untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. "IKN juga akan dibiayai dari dana PEN juga. Kacau memang pengelolaan negara," kata Faisal melanjutkan.
Tahun ini pemerintah mengalokasikan pagu anggaran PEN sebesar Rp 455,62 triliun. Di dalam satu pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ingin menggunakannya untuk membangun IKN.
Dia menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024, salah satunya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi. Sri Mulyani ingin menggunakan dana dari program PEN untuk melaksanakan pembangunan itu pada 2022.
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa dieksekusi pada 2022 maka akan bisa kami anggarkan di Rp178 triliun ini," ujar Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (19/1/2022).
Sri Mulyani menilai bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan pemanfaatan anggaran PEN. Bahkan, dia menyebut pemanfaatan untuk pembangunan IKN memungkinkan karena belum terdapat perincian apapun dari alokasi dana program penguatan ekonomi PEN 2022.
Kemudian, Sri Mulyani juga kembali merombak fungsi anggaran PEN demi melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19. Negara sebelumnya memprioritaskan skema pemberian bantuan sosial (bansos) tunai atau BLT maupun barang pokok sebagai bantalan ekonomi untuk menjaga daya beli.
Kendati demikian, mulai Maret 2022 dan selanjutnya, penggunaan anggaran bakal difokuskan untuk memperkuat pos subsidi energi, seperti BBM, LPG, dan juga listrik.
"Jadi kalau dulu tahun 2020, 2021 dominasi penerima adalah targeted bansos yang bersifat by name, by address, maupun dari nomor penerima bantuan. Maka sekarang di tahun 2022 karena lonjakan harga subsidi bansosnya beralih menjadi subsidi dalam bentuk barang, yaitu BBM, LPG, dan listrik," jelas Sri Mulyani saat konferensi APBN Kita secara virtual pada Senin, (28/3/2022).
[Gambas:Video CNBC]
Sering Ditanya Apa Manfaat APBN, Ini Jawaban Sri Mulyani!
(cap/mij)
