Masih Bergulat Dengan Krisis, PM Sri Lanka Disinyalir Turun

News - Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
30 April 2022 13:20
Seorang pria mengibarkan bendera nasional Sri Lanka saat dia berdiri di barikade yang menghalangi pintu masuk ke kantor presiden selama protes di Kolombo, Sri Lanka, Senin (11/4/2022). Ribuan warga Sri Lanka memprotes menyerukan agar presiden negara itu mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa memberikan sinyal terkait pengunduran diri saudara laki-lakinya yang merupakan Perdana Menteri (PM) Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa. Hal ini dilakukannya saat demonstrasi yang menuntut penurunan Mahinda meluas di seluruh negeri akibat krisis ekonomi.

Mengutip Straits Times, Sabtu (30/9/2022), Gotabaya disebutkan akan membentuk sebuah koalisi baru dengan figur pengganti yang baru. Dalam koalisi itu, Gotabaya dilaporkan juga telah mendiskusikan beberapa persoalan ekonomi yang saat ini dihadapi negara itu.

"Gotabaya setuju untuk membentuk pemerintahan semua partai dengan Perdana Menteri (PM) baru," ujar politisi Partai Kebebasan Sri Lanka, Maithripala Sirisena.


Krisis ekonomi di negara itu sendiri hingga saat ini belum dapat tertangani. Data pada hari Jumat menunjukkan harga-harga barang di ibu kota Kolombo naik hingga 30%. Sementara itu, cadangan devisa negara itu turun menjadi US$ 1,94 miliar (Rp 28 triliun).

Sri Lanka sendiri saat ini bergulat dengan apa yang dikatakan sebagai krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Krisis yang dialami negara itu sebagian disebabkan oleh kurangnya mata uang asing karena digunakan untuk membayar utang luar negeri.

Akibatnya, negara itu tak memiliki uang untuk mengimpor bahan bakar dan beberapa barang lainnya. Padahal, Negeri Ceylon itu masih membutuhkan cadangan devisa sebesar US$ 4 miliar untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu, untuk menanggulangi krisis ini, Menteri Keuangan Ali Sabry juga mengatakan kepada BBC pihaknya akan menaikkan pungutan dan pajak. Diketahui, Mahinda sempat memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) negara itu dari 15% menjadi 8% saja pada 2019.

Selain itu, pihaknya juga menyebut telah meminta beberapa bantuan lembaga keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membuka dana darurat. Tak hanya itu, Kolombo juga telah berdiskusi dengan China dan India yang notabenenya merupakan peminjam dana terbesar untuk melakukan restrukturisasi pembayaran


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Krisis Makin Parah, Sri Lanka Umumkan Status Darurat


(pgr/pgr)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading